Komisi IX Soroti Payung Hukum Penerapan Metode Wolbachia di Sleman

10-09-2021 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Ashabul Kahfi saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Sleman, Kamis (9/9/2021). Chasbi/Man

 

Anggota Komisi IX DPR RI Ashabul Kahfi menyoroti metode Wolbachia yang diterapkan untuk penanganan Demam Berdarah Dengue (DBD) yang  mampu menekan sampai 77 persen penularan kasus DBD, khususnya di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kahfi mengapresiasi hasil penelitian tersebut, namun ia meminta harus memiliki payung hukum. 

 

“Sebuah hasil produk penelitian yang sudah diterapkan ke masyarakat tentu harus ada payung hukumnya. Jika di kemudian hari terjadi sesuatu, maka ada dasarnya. Oleh karena itu kami minta supaya segera dibuatkan payung hukum,” katanya saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Sleman, Kamis (9/9/2021). 

 

Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) tersebut juga mengapresiasi Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) Universitas Gadjah Mada (UGM) yang telah berhasil merekayasa nyamuk dengan metode Wolbachia dimana mampu menekan sampai 77 persen penularan DBD dan menurunkan kebutuhan perawatan (inpatient) rumah sakit hingga 86,2 persen. 

 

“Ini saya menyoroti, yang pertama bahwa apakah keberhasilan menekan angka 77 persen melalui rekayasa nyamuk ini sudah pernah dijadikan kajian ilmiah terhadap kemungkinan dampak dari pada temuan hasil penelitian ini, karena biasanya hasil penelitian itu kan punya efek dan apakah ini sudah menjadi program Kementerian Kesehatan?” kritisi legislator daerah pemilihan Sulawesi Selatan I tersebut.

 

Kahfi mengatakan, jika Wolbachia sudah diberlakukan ke masyarakat apakah sudah  berdasar hukum ketika terjadi efek dari penyerapan hasil rekayasa nyamuk tersebut. “Kemudian, terlepas dari apresiasi kami terhadap hasil temuan penelitian ini, menurut saya persoalan mendasar dari DBD adalah budaya hidup bersih inilah yang menurut saya yang harus menjadi PR Kementerian Kesehatan beserta Dinas Kesehatan,” tutupnya. (cas/sf)

BERITA TERKAIT
Netty Aher: Akses Kesehatan Dasar Harus Jangkau Seluruh Lapisan
21-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher, turut menyampaikan duka cita mendalam atas...
Program MBG Jangkau 20 Juta Penerima, Pemerintah Harus Serius Jawab Berbagai Keluhan
18-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2025...
Nurhadi Ungkap Banyak Dapur Fiktif di Program MBG, BGN Diminta 'Bersih-Bersih’
14-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menemukan adanya 'dapur fiktif' dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG),...
Kunjungi RSUP, Komisi IX Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan apresiasi atas pengelolaan RSUP dr. Ben Mboi Kupang...