Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin. Foto : Arief/Man

Hasil kesimpulan RDP antara Komisi IV DPR RI dengan Eselon I Kementerian Pertanian memutuskan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian, sebesar Rp2,2 triliun di 288 Kabupaten/Kota. Dan DAK Non Fisik Ketahanan Pangan dan Pertanian, sebesar Rp200 miliar di 510 Kabupaten/Kota.  Sehubungan dengan hal tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta agar besaran DAK yang akan disebar ke seluruh daerah di Indonesia bisa memberikan dampak signifikan pada kemajuan daerah sentra-sentra pertanian.

“Komisi IV sudah menerima penjelasan pagu DAK Kementan sebesar Rp2,4 triliun. Saya berharap ada kemajuan signifikan pertaniannya dengan menghasilkan produksi pertanian pangan untuk berkontribusi ketersediaan pangan nasional pada daerah-daerah yang menerima DAK bidang pertanian ini. Pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi dan jalan pertanian, lumbung pangan masyarakat, serta sarana prasarana pascapanen dan pengolahan hasil pertanian harus menguat d setiap daerah penerima DAK," kata Akmal dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Jumat (10/9/2021).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini sebenarnya masih kurang puas dengan pagu anggaran Kementerian Pertanian dalam RKA K/L tahun 2022 sebesar 14.451.749.428.000 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-634/MK.02/2021 dan 516/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2021 tanggal 23 Juli 2021 perihal perihal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2022.

"Anggaran Kementan ini seolah balik mundur kebelakang sejauh 10 hingga 15 tahun. Negara mesti memperhatikan secara serius portofolio anggaran negara pada besaran alokasi bidang pertanian pangan. Karena potensi Alam kita ini, perlu di optimalkan agar bangsa ini berwibawa di hadapan bangsa lain pada persoalan pangan," tutur Legislator asal Sulawesi Selatan II ini.

Akmal juga meminta pihak Kementan agar segera merevisi alokasi anggaran dukungan manajemen di seluruh unit Eselon I Kementan yang dinilai masih terlalu besar sesuai kritik Komisi IV. "Anggaran Kementan yang belum optimal ini meski akan terjadi banyak kekurangan di berbagai daerah, tapi telah terbuti menjadi bidang yang sangat tahan terhadap ujian persoalan bangsa. Kami harap DAK yang ada tidak ada penyelewengan sehingga tersalurkkan secara baik, optimal, efektif dan efisien," tutup Akmal. (dep/sf)