Anggota Komisi IV DPR RI Renny Astuti saat RDP di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (8/9/2021). Foto: Arief/nvl

Presiden Joko Widodo telah membentuk Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebagai lembaga pemerintahan di bidang pangan sejak 29 Juli 2021. Beberapa tugas dan program dari Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian yang beririsan dengan tugas Bapanas, maka akan dialihkan. Termasuk pegawai, operasional hingga pendanaan.

Anggota Komisi IV DPR RI Renny Astuti mengaku khawatir dengan adanya pengalihan tugas ini, membuat program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang merupakan program andalan BKP dihentikan. Padahal menurut Renny, saat ini program P2L sedang booming, terutama di kalangan Kelompok Wanita Tani. Bahkan banyak permintaan untuk kegiatan P2L ini.

“Harapan kami, program P2L ini nanti setelah BKP berganti nama atau bergabung dengan Badan Pangan Nasional, program ini tetap ada, mungkin dipindah ke Ditjen lain. Karena program ini banyak sekali manfaatnya untuk masyarakat,” kata Renny saat RDP dengan Sekjen Kementan, Irjen Kementan; Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian; Kepala Badan Karantina Pertanian; dan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (8/9/2021).

Politisi Partai Gerindra itu juga menyoroti rencana penggabungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). “Kami mendapatkan aspirasi beberapa peneliti di daerah, mereka juga tidak setuju digabung. Kami ikut mendukung pernyataan Pimpinan (Komisi IV DPR RI) alangkah baiknya kalau Baltibang ini juga berubah baju. Tidak semuanya pindah ke BRIN,” imbuh Renny.

Di sisi lain, Renny mengingatkan realisasi anggaran Badan Karantina Pertanian Tahun 2021 yang baru sebesar 55,11 persen. Artinya dalam 2–3 bulan ke depan, anggaran harus terserap 45 persen. Sementara untuk jajaran Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementan yang bertugas sebagai pengawas internal, legislator dapil Sumatera Selatan I itu meminta kepada Itjen untuk secara berkala melakukan evaluasi, sehingga seluruh bantuan dapat tepat sasaran kepada petani dan peternak yang membutuhkan. (sf)