Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah pada diskusi Forum Legislasi dengan tema 'Menjaga RUU APBN 2022 untuk Kepentingan Rakyat' di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (24/8/2021). Foto: Runi/Man

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengritisi perlunya reformasi struktural dari pemerintah untuk dapat meraih target pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 nanti. Sebagaimana yang diketahui, proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun depan di kisaran 5-5,5 persen.

Reformasi struktural penting di tengah kondisi ketidakpastian akibat pandemi Covid-19. “Sebab dengan target yang ingin dicapai tahun 2022 itu kata kuncinya game changer, kalau pandemi bisa segera berakhir, maka target tersebut optimistis bisa dicapai, " ungkap Said pada diskusi Forum Legislasi dengan tema 'Menjaga RUU APBN 2022 untuk Kepentingan Rakyat' di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (24/8/2021). Turut hadir sebagai narasumber, Anggota Komisi XI DPR RI Misbakhun.

Namun dalam penanganan pandemi ini masih ditemui permasalahan seperti target vaksinasi belum maksimal dan tracing yang juga cenderung lemah. Menurut politisi PDI-Perjuangan itu, pemerintah perlu membenahi hal-hal tersebut agar pandemi mampu melandai dan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat terealisasikan.

Di samping itu, pemerintah Indonesia juga menghadapi permasalahan dalam melakukan reformasi struktural.  Said berharap hal tersebut dapat dibenahi seiring dengan peningkatan kualitas SDM di dalam negeri serta implementasi Undang-Undang Cipta Kerja yang menjadi omnibus law bagi beragam regulasi di Indonesia.

“Harapannya dapat mengurai (permasalahan) agar target APBN yang diinginkan dapat terpenuhi," ungkap legislator dapil Jawa Timur XI itu. Lebih lanjut Said juga menyoroti anggaran perlindungan sosial pada RUU APBN tahun 2022 yang likuiditasnya harus dapat terukur.

Sebab saat ini variasi dari bantuan sosial sangat bermacam-macam, ia mengusulkan agar jumlah semua bantuan dapat dihitung dan diakumulasikan untuk seterusnya dapat didistribusikan kepada masyarakat dengan lebih optimal. Said juga meminta pemerintah untuk dapat memaksimalkan pemberian kompensasi kepada masyarakat seperti subsidi listrik yang realisasinya belum sepenuhnya tepat sasaran.

Presiden Joko Widodo saat Sidang Bersama dengan DPR/MPR/DPD menjabarkan,konsolidasi fiskal tahun 2022 akan fokus untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural, terutama akselerasi pembangunan SDM, melalui reformasi bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan pendidikan. Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp427,5 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dalam jangka panjang diharapkan mampu memotong rantai kemiskinan. (ah/sf)