Pemerintah Diminta Segera Buat Program Manfaat untuk Anak Yatim Akibat Covid

23-08-2021 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (23/8/2021). Foto: Jaka/Man

 

Data Satgas Penanganan Covid-19 menunjukkan, per 20 Juli 2021 ada 11.045 anak menjadi yatim piatu, yatim atau piatu akibat pandemi Covid-19. Pada sisi lain jumlah anak yang terpapar Covid-19 sebanyak 350.000 anak dan 777 anak meninggal dunia. Tingkat risiko anak sangat tinggi untuk terpapar Covid-19. 

 

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyatakan dampak pandemi Covid-19 telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk bagi anak-anak. Selain ketakutan akan terpapar Covid-19, anak-anak juga kerap berpotensi kehilangan orang tua mereka yang meninggal akibat Covid-19.

 

“Berdasarkan data yang dihimpun dari Satgas Penanganagan Covid-19 banyak anak-anak yang kehilangan orang tuanya akibat Covid-19, tentunya ini akan berdampak buruk pada tumbuh kembang anak nantinya kita disini ingin pertanyakan langsung program apa yang dibuat KemenPPPA untuk menangani masalah tersebut,” pungkas Marwan saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (23/8/2021).

 

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan permasalahan anak-anak yang ditinggalkan orang terdekat akibat Covid-19 masuk dalam ruang lingkup dua kementerian dan satu lembaga negara sekaligus, di antaranya Kementerian Sosial, KemenPPPA dan BNPB. Ia menyampaikan seluruh pihak terkait harus bekerja sama saling membantu membuat suatu program yang signifikan dalam menangani permasalahannya.

 

“Permasalahan ini termasuk dalam ruang lingkup BNPB, Kemensos dan KemenPPPA nanti kita di Komisi VIII akan menanyakan langsung program yang dibuat dari BNPB dan Kemensos terkait masalah anak-anak yatim tersebut masalah ini harus ditanggapi secara serius karena menyangkut masa depan penerus bangsa,” sebut legislator dapil Sumatra Utara II. (tn/sf)

BERITA TERKAIT
HNW Minta Komitmen Pemerintah Berikan Layanan Maksimal Penyelenggaraan Haji 2026
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan pentingnya fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengawasan, melalui forum...
Komisi VIII Serap Aspirasi Soal Layanan Haji bagi Lansia dan Disabilitas
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan pentingnya memperkuat aspek pelayanan bagi jemaah haji penyandang disabilitas...
RUU Penyelenggaraan Haji: Soroti Transisi Kelembagaan dan Usulan Kampung Haji
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam di Nusantara...
Revisi UU Haji Diharapkan Tingkatkan Kualitas Pelayanan Jemaah
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah...