Vaksinasi Pelajar di Daerah PPKM Level 4 Mendesak Dilakukan

23-08-2021 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati. Foto: Azka/Man

 

Para orang tua masih merasa khawatir bila anak-anaknya dibiarkan belajar tatap muka di sekolah. Vaksinasi khusus pelajar sangat mendesak dilakukan untuk kenyamanan proses pendidikan di sekolah. Anggota Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati mengatakan, Kota Yogyakarta merupakan daerah PPKM level 4 Covid-19. Maka, kegiatan belajar tatap muka belum bisa dilakukan.

 

“Soal tatap muka untuk kasus Yogyakarta, para orangtua mengjnginkan ada vaksinasi terlebih dulu bagi anak didik. Bisakah Satgas Covid membuat program khusus vaksinasi di daerah level 4 seperti Yogyakarta untuk pelajar. Para orang tua masih ketakutan belajar tatap muka dengan situasi seperti ini," ucap legislator dapil Yogyakarta itu saat mengikuti rapat kerja dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/8/2021).

 

Pada bagian lain, politisi PDI-Perjuangan itu menyoal pula bantuan alokasi kuota internet untuk para pelajar. Ada alokasi anggaran sebesar Rp6,8 triliun untuk bantuan kuota internet pelajar yang melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Bantuan kuota ini sangat dinanti para pelajar dan oran gtuanya. Saat ini harga kuota yang dibeli dari provider Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sudah murah.

 

Hanya saja, Esti mempersoalkan kuota sisa yang tidak terpakai, lalu hilang sebelum kuota baru masuk lagi. Jumlah kuotanya tidak diakumulasi dengan sisa kuota yang lama. Ini sangat disayangkan, mengingat kebutuhan internet sangat urgen di masa pandemi ini, apalagi banyak daerah terpencil belum tersentuh bantuan kuota internet. Esti mendesak agar Kemendikbud membahas kembali secara detail persoalan ini. Namun, juga pembahasannya tidak merugikan semua pihak, baik provider, Kemendikbud, dan pelajar sendiri.

 

“Bantuan kuota internet sudah dinanti para siswa dan orangtua siswa. Saya memahami kuota yang dibeli dari provider ini sudah murah. Tapi, di lapangan kita melihat bahwa kuota-kuota itu tida bisa membuka semua akses link. “Banyak kuota sisa yang pada pelaksanaan lalu numpuk dan hilang. Jadi kalau kemarin tidak habis, kuotanya tidak bertambah dan muncul kuota yang baru. Ini perlu kita perjelas," urainya. (mh/sf)

BERITA TERKAIT
Furtasan: Perlu Redesain Sekolah Rakyat agar Lebih Tepat Sasaran
20-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI menyoroti pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo...
Fikri Faqih Terima Aspirasi Forum Guru Honorer dan PPPK di Jateng, Berharap Solusi Atas Persoalan Kepegawaian
17-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Keresahan tengah dirasakan ratusan guru honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Jawa Tengah. Persoalan...
Once Mekel Apresiasi Terbitnya Permenkum Royalti, Fondasi Hukum Pertunjukan dan Musisi Nasional
17-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI, Elfonda Mekel, menyampaikan apresiasi atas terbitnya beleid Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor...
Pidato Presiden Tempatkan Pendidikan, Kesehatan, dan Keadilan Sosial Fondasi Utama Indonesia Emas 2045
15-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia,...