Ace Hasan Minta Pemprov Sumsel Transparan Gunakan Uang Bantuan Rp2 Trilliun

29-07-2021 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Foto: Jaka/Man

 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengatakan pemerintah provinsi (Pemprov) Sumatra Selatan harus memanfaatkan secara benar bantuan yang diberikan oleh keluarga pengusaha asal Aceh Akidi Tio untuk penanganan Covid-19 khususnya kepada masyarakat yang terdampak kebijakan PPKM Darurat. Ia meminta Pemprov Sumsel harus transparan dan terbuka dalam memanfaatkan dana sebesar Rp2 triliun tersebut.

 

“Donasi keluarga Akidi Tio dalam jumlah yang besar ini harus dimanfaatkan oleh Pemprov Sumsel secara baik dan benar dengan memperhatikan berbagai macam aspek penanganan Kesehatan serta bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak kebijakan PPKM,” kata Ace dalam keterangan tertulisnya kepada Parlementaria, Kamis (29/7/2021).

 

Ace mengharapkan bantuan yang dilakukan keluarga Akidi Tio dapat diikuti oleh pengusaha-pengusaha Indonesia untuk bahu membahu saling membantu kepada masyarakat yang terdampak PPKM. Ia menyampaikan pemerintah mempunyai keterbatasan dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat sehingga bantuan dari para pengusaha akan sangat membantu rakyat yang sedang berperang melawan Covid-19.

 

"Sikap dan perilaku yang mengaku keluarga Akidi Tio patut menjadi contoh bagi keluarga-keluarga kaya lainnya di Indonesia. Saat ini, perlu uluran tangan semua pihak agar penanganan Covid-19 bisa segera diselesaikan," ucap politisi Fraksi Partai Golkar itu.

 

Ia melanjutkan, inilah saatnya bagi para pengusaha kaya di Indonesia untuk berkontribusi terhadap sesama. “Inilah waktu yang tepat membantu pemerintah dalam penanganan fasilitas kesehatan dan membantu para tenaga kesehatan serta membantu masyarakat yang terdampak," pungkas Ace.

 

Sebelumnya, ramai diberitakan bahwasanya keluarga mendiang Akidi Tio, Senin (26/7), memberikan dana bantuan senilai Rp2 triliun kepada Kapolda Sumsel Irjen Eko Indra Heri. Dana tersebut diperuntukkan bagi penanganan Covid-19 di Sumsel. (tn/es)

BERITA TERKAIT
HNW Minta Komitmen Pemerintah Berikan Layanan Maksimal Penyelenggaraan Haji 2026
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan pentingnya fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengawasan, melalui forum...
Komisi VIII Serap Aspirasi Soal Layanan Haji bagi Lansia dan Disabilitas
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan pentingnya memperkuat aspek pelayanan bagi jemaah haji penyandang disabilitas...
RUU Penyelenggaraan Haji: Soroti Transisi Kelembagaan dan Usulan Kampung Haji
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam di Nusantara...
Revisi UU Haji Diharapkan Tingkatkan Kualitas Pelayanan Jemaah
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah...