Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene. Foto: Jaka/Man

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan untuk terbuka tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik rencana pelaksanaan vaksinasi gotong royong berbayar untuk individu dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

“Sekali lagi saya minta terbuka saja apa yang terjadi sebenarnya (pelaksanaan vaksinasi gotong royong). Sementara kami, Komisi IX, kalau misalkan (penyaluran) vaksin untuk masyarakat ini tidak tersendat-sendat, silakan ada (vaksinasi gotong royong)," ujarnya dalam Raker dengan Menteri Kesehatan dan RDP dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (13/7/2021).

Menurut politisi Fraksi Partai NasDem ini, pemerintah saat ini sebaiknya fokus pada pelaksanaan vaksinasi program yang diberikan secara gratis kepada masyarakat selama ini dan memastikan vaksinasi tersebut sudah berjalan lancar dan mencapai target herd immunity yang sebelumnya telah direncanakan.

“Persoalannya vaksin ke masyarakat ini, (masih) banyak pemerintah daerah masih menunggu vaksin dari kita. Apa yang terjadi? sementara kita tahu apa yang kita hadapi ini (pandemi Covid-19) harus hadapi secara kolektif semuanya kedisiplinan (protokol kesehatan) dan lain sebagainya apa yang kita harus lakukan memang harus bersama-sama dan ini harus masif baru bisa terbentuk itu herd immunity," tambah Felly.

Lebih lanjut, legislator dapil Sulawesi Utara ini juga mendorong pemerintah untuk melakukan tindakan yang nyata kepada publik dengan memberikan penjelasan yang jelas dan terbuka, agar publik tidak semakin liar mendengar rencana vaksinasi berbayar tersebut.

"Mohon penjelasan Pak (Menkes) dan tindakan yang nyata yang disampaikan kepada publik dan satu hal lagi saya harus ulang-ulang bahwa ini harus terbuka (pelaksanaan vaksinasi gotong-royong) apa yang terjadi harus dibuka kepada publik supaya tidak liar di luar," kata Felly.

Sementara itu, dalam kesimpulan rapat kerja ini, Komisi IX DPR RI mengapresiasi penundaan pelaksanaan vaksinasi gotong royong dan juga mendesak Kemenkes RI untuk melakukan kajian intensif terkait penyempurnaan pelaksanaan program vaksinasi gotong-royong yang telah ditunda tersebut. (bia/sf)