Hendrik Lewerissa: Jangan Bangun RS BUMN di Lahan Swasta

06-07-2021 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Hendrik Lewerissa. Foto: Jaka/Rni

 

PT Pertamina Bina Medika Indonesia Healthcare Corporation (Pertamedika IHC) saat ini tengah berupaya membangun rumah sakit BUMN baru sebagai salah satu upaya menekan penyebaran pandemi virus Covid-19. Di tengah upaya tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Hendrik Lewerissa meminta agar Holding BUMN rumah sakit ini tidak membangun RS di atas lahan swasta.

 

“Jika memang ada rencana Indonesia Healthcare Corporation untuk membangun fasilitas rumah sakit baru misalnya, langkah korporasi yang tepat menurut saya adalah jangan lagi mengakuisisi atau membeli lahan-lahan milik swasta,” ujarnya dalam rapat antara Komisi VI DPR RI dengan jajaran direksi Pertamedika IHC di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/7/2021).

 

Sebab saat ini, menurut Hendrik, masih banyak aset lahan perusahaan BUMN yang masih bisa digunakan untuk membangun rumah sakit BUMN. Ia mengakui apa yang dikatakannya adalah sebagai bentuk simpati terhadap BUMN lain yang tengah mengalami krisis keuangan perusahaan.

 

“Saya ambil contoh misalnya areal lahan milik PNRI yang terletak di Salemba, di jalan Percetakan. Itu kan luas areanya ada 4 hektar, dan PNRI sekarang adalah BUMN yang lagi sakit dan sangat membutuhkan suntikan atau likuiditas untuk kembali bangkit. Nah gunakan saja lahan mereka. Dari sisi aset mereka kan ini tidak berkurang dan tidak bertambah,” terangnya.

 

Politisi Partai Gerindra ini berharap ada keputusan yang bijaksana yang bisa diambil oleh para pemilik kepentingan di Holding BUMN rumah sakit. Ia menyatakan dengan adanya bantuan likuiditas dari BUMN yang menjadi leading dalam pemulihan pandemi kepada BUMN yang sakit itu akan menjadi kerja sama yang sangat baik di antara BUMN.

 

“Jangan pernah ada pikiran di pihak jajaran pengambil keputusan jajaran direksi IHC untuk meng-acquire atau membeli atau mengakuisisi aset-aset milik swasta karena ini menurut saya tidak bijaksana. Sebab di saat yang bersamaan ada aset-aset milik BUMN lain yang bisa diajak bicara, bertransaksi secara baik untuk saling menguatkan di antara BUMN,” tandas politisi dapil Maluku ini. (er/sf)

BERITA TERKAIT
KAI Harus Hentikan Praktik Outsourcing dan Benahi Sistem Digitalisasi Tiket yang Rentan Disalahgunakan
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mendorong PT Kereta Api Indonesia (Persero) membenahi secara serius manajemen...
Komposisi Direksi Baru KAI Bukan Seremonial, Harus Percepat Adaptasi dan Kebijakan Strategis
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, mengingatkan jajaran direksi baru PT Kereta Api Indonesia...
Legislator Dukung Wacana Penghapusan Tantiem dan Perampingan Komisaris BUMN
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti pembenahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapat perhatian serius dari berbagai...
Jangan Kejar Profit Saja, KAI Harus Jadikan Tanggung Jawab Publik Sebagai Prioritas
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menegaskan bahwa PT Kereta Api Indonesia (Persero) tidak...