Lonjakan Kasus Covid-19 di Jepara, BNPB Diminta Turun Tangan

23-06-2021 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid. Foto: Dok/Man

 

Kabupaten Jepara, Jawa Tengah mengalami lonjakan kasus positif Covid-19 secara signifikan. Dalam 10 hari terakhir terjadi penambahan 1.230 kasus terkonfirmasi Corona. Hingga Selasa (22/6/2021), konfirmasi aktif mencapai 2.232 orang, kasus sembuh sebanyak 9.683 orang dan meninggal sebanyak 641 orang. Secara total terkonfirmasi Covid mencapai 12.556 orang.

 

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk turun langsung menangani lonjakan kasus Covid-19 di Jepara. Ia menilai lonjakan kasus terjadi sangat signifikan, sebab pada minggu lalu Jepara masih menempati posisi ketiga se-Jateng.

 

“Lonjakan yang terjadi di Jepara sangat signifikan pada minggu lalu saja itu di urutan ketiga terbanyak se-Jateng tetapi sekarang sudah pertama menggeser kudus dengan total kasus terkonfirmasi Covid lebih dari 2.000 orang” kata politisi Partai Gerindra ini dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria di Jakarta, Rabu (23/6/2021).

 

Jika dihitung dalam tiga hari terakhir, ada lonjakan 810 kasus positif di Jepara. Dan angka kematian karena Covid-19, rata-rata per hari lebih dari 15 orang. Bahkan pernah dalam sehari ada 24 warga Jepara yang meninggal dunia karena Covid-19.

 

"BNPB itu mitra kerja Komisi VIII. Saya terus berkoordinasi dan minta BNPB turun ke Jepara. Karena Jepara itu tetangga Kudus yang sebelumnya sudah ditemukan varian Delta asal India. Kalau Jepara tidak segera ditangani maksimal kita khawatir kondisinya lebih parah dari Kudus," pungkas legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah II yang meliputi Jepara, Kudus, dan Demak itu. (tn/sf)

BERITA TERKAIT
HNW Minta Komitmen Pemerintah Berikan Layanan Maksimal Penyelenggaraan Haji 2026
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan pentingnya fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengawasan, melalui forum...
Komisi VIII Serap Aspirasi Soal Layanan Haji bagi Lansia dan Disabilitas
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan pentingnya memperkuat aspek pelayanan bagi jemaah haji penyandang disabilitas...
RUU Penyelenggaraan Haji: Soroti Transisi Kelembagaan dan Usulan Kampung Haji
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam di Nusantara...
Revisi UU Haji Diharapkan Tingkatkan Kualitas Pelayanan Jemaah
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah...