Kepala BK DPR RI Inosentius Samsul dalam kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara DPR RI dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Senin (21/6/2021). Foto: Runi/Man

Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal DPR RI berkomitmen menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai spirit (jiwa) dalam pembentukan setiap Naskah Akademik (NA) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU), khususnya yang menjadi inisiatif dari dewan. Sebab, sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, BK DPR RI memiliki amanat untuk mengaitkan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam setiap tugas, sebagai sistem pendukung pelaksanaan fungsi dewan.

“Dalam praktiknya selama ini, setiap perancangan UU yang menjadi inisiatif DPR, Naskah Akademiknya dari Badan Keahlian. Oleh karena itu, maka sangat relevan untuk kami menjadikan spirit internalisasi nilai-nilai Pancasila ini menjAdi pegangan kami dalam melaksanakan tugas,” ujar Kepala BK DPR RI Inosentius Samsul dalam kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara DPR RI dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Senin (21/6/2021).

Ditambahkan Sensi, sapaan akrabnya, setidaknya ada tiga rasionalitas alasan urgensi penerapan nilai Pancasila dalam tugas pembentukan NA tersebut. Pertama, dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Peraturan Pembentukan UU, disebutkan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Kedua, Teori Hierarki Peraturan Pembentukan UU berkaitan dengan ketaatan norma peraturan untuk mengikuti norma di atasnya, dan menjadi sumber bagi norma yang di bawahnya lagi.

“Ketiga, rasionalitasnya adalah kami di Badan Keahlian komitmen menjaga asas-asas pembentukan undang-undang, baik asas materi muatannya atau pembentukannya. Jadi, tigas itulah rasionalitas kenapa internalisasi nilai-nilai Pancasila ini menjadi suatu kewajiban dalam tugas kami,” tambah Sensi.

Turut hadil dalam penandatanganan nota kesepahaman tersebut, Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel, Anggota DPR RI Utut Adiyanto, Anggota DPR RI Ahmad Basarah, Kepala BPIP RI, dan pejabat di lingkungan Setjen DPR RI dan BPIP RI. (rdn/sf)