Anggota DPR Minta BAZNAS Sinergikan Data Kemiskinan dengan DTKS

15-06-2021 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Arwan M. Aras. Foto: Jaka/Man

 

Anggota Komisi VIII DPR RI Arwan M. Aras meminta agar Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mensinergikan data kemiskinan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKH) Kementerian Sosial (Kemensos). Menurutnya ada irisan data antara sasaran penerima zakat BAZNAS dengan DTKS Kemensos yang menjadi target nasional pengentasan kemiskinan. Pernyataan tersebut dia ungkapkan saat rapat kerja Komisi VIII bersama Ketua BAZNAS dan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

 

“Saya melihat ada irisan data dan program antara penerima manfaat dari zakat BAZNAS dengan DTKS di Kemensos RI. Tadi saya mengusulkan rapat koordinasi antara BAZNAS dengan Kemensos RI, dalam hal ini Dirjen Penanganan Fakis Miskin, terkait sasaran penerima manfaat yang sama tersebut,” papar Arwan dalam rilis yang diterima Parlementaria, Selasa (15/6/2021).

 

Lebih lanjut, Arwan yang juga Kapoksi PDI-Perjuangan di Komisi VIII ini mengatakan bahwa dirinya yakin jika ada sinergi BAZNAS dengan Kemensos, maka target pengentasan kemiskinan yang ditetapkan pemerintah dapat tercapai.

 

“Jika data tersebut bisa dipertemukan dan ada koordinasi BAZNAS dengan Kemensos, saya menilai optimalisasi manfaat zakat bagi penerimanya jauh lebih maksimal. Harapan kita tentunya melalui zakat itu, upaya pengentasan kemiskinan dapat terwujud dan berhasil,” harap Arwan.

 

Arwan juga berharap agar Penguatan Kelembagaan, Penguatan SDM, Transformasi Digital yang akan dilakukan BAZNAS sebagai upaya untuk terus berbebah dan menjadi Lembaga Zakat terbaik di Indonesia. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS dapat meningkat.

 

“Prinsip pengelolaan zakat itu setidaknya harus bermuara pada dua hal, pertama efektifitas pengelolaan zakat dan kedua adalah memaksimalkan nilai manfaat dari zakat tersebut. Diperlukan keterbukaan dari BAZNAS, berapa dana yang terkumpul, disalurkan kepada siapa, dan bentuk bantuannya apa saja, agar kepercayaan masyarakat semakin meningkat kepada BAZNAS sebagai lembaga pengelola dan penyalur zakat,” terang Arwan.

 

Wakil Rakyat dapil Sulawesi Barat ini juga menyinggung terkait persoalan, masih tingginya angka stunting di Wilayah Sulawesi Barat. Dia meminta supaya program BAZNAS dapat menyentuh masyarakat di Wilayah Sulawesi Barat.

 

“Saya mendukung program Sosial BAZNAS seperti pencegahan stunting melalui pemeriksaan balita supaya juga dapat dirasakan manfatnya oleh masyarakat Sulawesi Barat, sebab angka stunting di Sulawesi Barat masih tergolong tinggi secara nasional. Tertinggi kedua di Indonesia,” pungkas Arwan. (eko/es)

BERITA TERKAIT
HNW Minta Komitmen Pemerintah Berikan Layanan Maksimal Penyelenggaraan Haji 2026
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan pentingnya fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengawasan, melalui forum...
Komisi VIII Serap Aspirasi Soal Layanan Haji bagi Lansia dan Disabilitas
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan pentingnya memperkuat aspek pelayanan bagi jemaah haji penyandang disabilitas...
RUU Penyelenggaraan Haji: Soroti Transisi Kelembagaan dan Usulan Kampung Haji
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam di Nusantara...
Revisi UU Haji Diharapkan Tingkatkan Kualitas Pelayanan Jemaah
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah...