Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin, saat Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama KKSK untuk membahas evaluasi perekonomian dan stabilitas sistem keuangan kuartal I-2021. Foto: Mentari/rni

Proses pemulihan ekonomi telah terjadi pada sejumlah negara di dunia, termasuk Indonesia. Akan tetapi, perbedaan akses terhadap vaksin hingga kemampuan pendanaan di setiap negara tentu berdampak pada kecepatan pemulihan masing-masing negara. Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mendorong sinergi kebijakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi.

“Oleh karena itu, KSSK perlu lebih dulu memperhatikan dan mengantisipasi dampak turunan dari ketimpangan pemulihan ini terhadap proses pemulihan ekonomi dalam negeri,” urai Puteri kepada Parlementaria usai Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama KKSK untuk membahas evaluasi perekonomian dan stabilitas sistem keuangan kuartal I-2021, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/6/2021).

Sebagai informasi, KSSK merupakan komite yang beranggotakan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Puteri pun meminta KSSK untuk terus memperkuat sinergi bauran kebijakan guna mengantisipasi dinamika proses pemulihan global.

“KSSK perlu mengantisipasi dampak pemulihan ekonomi AS terhadap kestabilan nilai tukar dan yield Surat Berharga Negara (SBN) kita. Termasuk, kemungkinan terjadinya capital outflow pada negara-negara emerging markets, seperti Indonesia, yang dapat kembali meningkat. Pengalaman dari fenomena krisis sebelumnya seperti taper tantrum tentu menjadi pelajaran yang berharga untuk menyiapkan bauran kebijakan yang dapat mengantisipasi dan meredam gejolak di sektor keuangan,“ ujar Puteri.

Lebih lanjut, Puteri juga mendesak KSSK untuk dapat meningkatkan penyaluran dan permintaan kredit di sektor riil. Hal ini lantaran pertumbuhan kredit hingga bulan April 2021 masih tumbuh negatif 2,28 persen (yoy).

“Sektor-sektor yang sensitif terhadap mobilitas masyarakat seperti pariwisata, perdagangan, dan transportasi, cenderung tumbuh lebih lambat. Perbedaan kecepatan pemulihan antar sektor ini berpotensi mempengaruhi perbankan menjadi lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan. Disinilah intervensi KSSK diperlukan untuk mempercepat pemulihan sektor-sektor tersebut,” urai Puteri.

Menutup keterangannya, politisi Partai Golkar ini meminta KSSK untuk bersinergi dalam mengkaji rencana pembentukan Central Bank Digital Currency (CBDC) atau mata uang digital. BI perlu mengkomunikasi rencana ini dengan anggota KSSK lainnya karena tentu pelaksanaan CBDC nantinya tidak berhenti hanya pada penerbitan mata uang digital.

“Kesiapan ekosistem digital secara menyeluruh dan merata di seluruh Indonesia pun perlu dipersiapkan dan dibangun mulai dari sekarang. Oleh karena itu, kami harap KSSK bersama-sama dapat mensinergikan kajian ini agar perspektif dari berbagai pemangku kepentingan terkait, seperti pemerintah, OJK, LPS dapat menjadi pertimbangan,” tutup Puteri. (alw/sf)