Komisi I Dukung Perubahan Pola Keuangan RS Bhakti Wira Tamtama Semarang Menjadi BLU

11-06-2021 / KOMISI I
Ketua Tim Kunspek Panja Kesejahteraan Prajurit TNI Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto, di RS Tingkat III Bhakti Wira Tamtama Semarang, Jawa Tengah, Jumat (11/6/2021). Foto: Nadia/Man

 

Komisi I DPR RI mendukung langkah RS Bhakti Wira Tamtama Semarang untuk merubah pengembangan pada bidang manajemen dan sumber daya manusia. Perubahan tersebut diantaranya pengelolaan keuangan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi Pengeloalan Keuangan-Badan Layanan Umum (PK-BLU) di Tahun 2021.

 

“Setiap RS punya kepentingannya sendiri-sendiri, bagi mereka yang punya banyak masyarakat mereka minta BLU. Kalau mereka yang menginginkan jadi BLU, maka kita akan mendukung mereka jadi BLU. Karena tidak semua RS menginginkan menjadi BLU,” kata Ketua Tim Kunspek Panja Kesejahteraan Prajurit TNI Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto, di RS Tingkat III Bhakti Wira Tamtama Semarang, Jawa Tengah, Jumat (11/6/2021).

 

Senada, Anggota Komisi I DPR RI Bobby Aditya Rizaldi menilai, jika RS Bhakti Wira Tamtama Semarang menginginkan perubahan pengelolaan keuangan menjadi BLU, artinya RS tersebut mampu mengelola keuangannya sendiri. Diakui Bobby, masih banyak RS TNI yang belum siap berubah pengelolaan keuangannya dari PNBP ke BLU.

 

Jika berubah jenis pengelolaan ke BLU, artinya biaya operasional mereka tidak lagi tergantung dari pemerintah. Sehingga dikhawatirkan jika menjadi BLU, secara pengelolaannya tidak dapat menerima banyak pemasukan selain dari klaim BPJS.

 

“Tetapi kalau RS seperti di sini yang sudah canggih ibaratnya, jadi masyarakat umum membayar pun mau dan sudah banyak. Jadi dia kalau di-BLU-kan akan lebih ekonomis sehingga tidak membebani keuangan negara karena BLU itu mandiri, itukan intinya. Supaya tidak bisa membebani keuangan negara, dia kan harus canggih. Kalau ga canggih, orang kan gak mau bayar, kira-kira begitu,” terangnya.

 

Bobby menilai, meskipun masih tingkat III, RS ini sudah cukup canggih. Namun jika ingin adanya peningkatan, jenis tingkatan harus difokuskan dahulu kepada pengelolaan keuangan berbasis BLU-nya. Jika BLU-nya bisa direalisasikan maka privilege pembangunan sudah pasti bisa dirasakan. “Jadi bisa mereka komersial, maksudnya bisa ginilah, dia nirlaba tapi bisa mensubsidi dengan kebutuhan dari BPJS nya itu,” tutupnya. (ndy/es)

BERITA TERKAIT
Soroti Ancaman Kebocoran Data, Sarifah: Payment ID Harus Dikaji Lebih Dalam
13-08-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Padang - Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah menilai penerapan payment ID dalam setiap transaksi digital harus...
Oleh Soleh Minta Pemerintah Tak Kompromi Soal Penamaan Laut Ambalat
13-08-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Padang - Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh menyatakan penolakan keras dan meminta Pemerintah Indonesia untuk bersikap tegas...
Legislator Dorong Penataan Organisasi dan Infrastruktur TNI di Daerah
13-08-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Pangkal Pinang — Anggota Komisi I DPR RI Taufiq R. Abdullah mendorong adanya penataan organisasi dan infrastruktur Tentara Nasional...
Trinovi Soroti Rencana Pembentukan Satuan Baru di KOREM 042/Gapu Jambi
13-08-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jambi - Anggota Komisi I DPR RI, Trinovi Khairani, memberikan perhatian khusus terhadap rencana pembentukan satuan baru di jajaran...