Komisi II Simak Penyampaian Pagu Indikatif Kementerian ATR pada RAPBN 2022

10-06-2021 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang saat Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri ATR/BPN. Foto: Geraldi/nvl

 

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyampaikan, Komisi II DPR RI telah mendengarkan penyampaian pagu indikatif RAPBN Tahun 2022 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) sebesar Rp8,003 triliun  dan akan membahasnya secara mendalam pada rapat pembahasan RAPBN Tahun 2022 selanjutnya.

 

"Komisi II DPR RI telah menerima penyampaian hasil realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 sebesar Rp2,567 triliun atau sebesar 28,84 persen dari pagu alokasi anggaran tahun 2021 sebesar 8,781 triliun," kata Junimart saat Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri ATR/BPN di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/6/2021).

 

Ia menambahkan, Komisi II DPR RI juga meminta Kementerian ATR/BPN untuk segera menyampaikan pagu alokasi anggaran tahun 2021 dan rinciannya sesuai dengan jenis belanja dan kegiatan (satuan tiga) beserta target dan realisasi capaian kinerja kepada sekretariat komisi 2 DPR RI paling lambat Jumat 11 Juni 2021, sebagai bahan pendukung rapat pembahasan RAPBN Tahun 2022 yang akan datang.

 

"Komisi II DPR RI mendesak Kementerian ATR/BPN untuk segera menindaklanjuti berbagai permasalahan dan masukan yang disampaikan oleh anggota Komisi II DPR  pada raker hari ini dan dilaporkan perkembangannya pada rapat selanjutnya antara Komisi II DPR RI dengan Kementerian ATR/BPN," tutup politisi PDI-P itu. (dep/sf)

BERITA TERKAIT
Khozin Soroti Lonjakan PBB-P2, Dorong Pemerintah Pusat Respons Keresahan Masyarakat
19-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti fenomena kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan...
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...