Komisi II Bahas Pagu Indikatif RAPBN 2022 Mitra Kerja

08-06-2021 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta. Foto: Dep/nvl

 

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengatakan, Komisi II DPR RI telah mendengarkan penyampaian Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2022 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

 

“Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebesar Rp295,349 milyar, termasuk di dalamnya adalah anggaran untuk Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebesar Rp57,923 miliar. Badan Kepegawaian Negara sebesar Rp579,227 miliar, Lembaga Administrasi Negara sebesar Rp316,901 miliar, Arsip Nasional Republik Indonesia sebesar Rp268,512 miliar, dan Ombudsman Republik Indonesia sebesar Rp216,196 miliar,” ungkap Junimart di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/6/2021).

 

Terkait hal tersebut, lanjutnya, Komisi II DPR RI akan membahasnya secara mendalam pada rapat pembahasan RAPBN tahun 2022 selanjutnya.

 

“Terhadap usulan tambahan anggaran Tahun 2022 yang disampaikan oleh Kementerian PANRB sebesar Rp213,142 miliar, termasuk di dalamnya usulan tambahan anggaran KASN sebesar Rp59,632 miliar. BKN sebesar Rp58,715 miliar, LAN sebesar Rp4,909 miliar, ANRI sebesar Rp34,633 milyar dan ORI sebesar Rp44,084 milyar. Komisi II DPR meminta kepada Kementerian PANRB, BKN, LAN, KASN, ANRI, dan ORI untuk segera menyampaikan rincian usulan tambahan anggaran tersebut untuk selanjutnya dibahas secara mendalam pada Rapat RAPBN Tahun 2022 yang akan datang,” kata Junimart.

 

Sementara terhadap usulan penyesuaian anggaran/pergeseran alokasi anggaran per program RAPBN Tahun 2022 yang diusulkan Kementerian PANRB, dan ANRI, Komisi II DPR RI akan membahasnya secara mendalam pada Raker/RDP RAPBN TAhun 2022 yang akan datang.

 

Dalam kesempatan tersebut, Junimart juga mengatakan, Komisi II DPR menerima (penyampaian) hasil realisasi anggaran tahun 2021 sampai dengan bulan Mei-Juni dari Kementerian PANRB, KASN, BKN, LAN, ANRI, dan ORI.

 

“Komisi II DPR RI meminta kepada BKN, LAN, KASN, ANRI, dan ORI untuk segera menyampaikan pagu alokasi anggaran tahun 2021 dan rinciannya sesuai dengan jenis belanja dan kegiatan (satuan tiga) beserta target dan capaian kinerja kepada Sekretariat Komisi II DPR RI paling lambat Rabu, 9 Juni 2021, sebagai bahan pendukung rapat pembahasan RAPBN tahun 2022 yang akan datang,” pungkasnya. (dep/es)

BERITA TERKAIT
Khozin Soroti Lonjakan PBB-P2, Dorong Pemerintah Pusat Respons Keresahan Masyarakat
19-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti fenomena kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan...
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...