Anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Foto: Jaka/nvl

Menyusul keputusan pemerintah yang membatalkan keberangkatan haji tahun ini, Anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengusulkan sebaiknya anggaran penyelenggaraan haji direlokasi saja untuk kebutuhan prioritas. Apalagi, anggaran haji dalam APBN cukup besar.

"Jika sudah diputuskan untuk tidak memberangkatkan haji tahun ini, pemerintah sebaiknya merelokasi anggaran penyelenggaraan haji untuk kegiatan dan kebutuhan prioritas. Alokasi anggaran penyelenggaraan ibadah haji dari APBN cukup besar. Di luar belanja pegawai dan kebutuhan rutin, ada Rp250 miliar yang bisa digunakan untuk kegiatan dan kebutuhan mendesak,” seru Saleh dalam pernyataan persnya, Kamis (3/6/2021).

Menurut Ketua Fraksi PAN DPR RI ini, banyak kegiatan dan kebutuhan yang mendesak di Kementerian Agama. Saleh mencontohkan, kebutuhan mendesak itu seperti pembayaran tunjangan sertifikasi dosen, dukungan guru-guru honorer madrasah, perbaikan kantor KUA, dan bantuan rehabilitasi madrasah. Selain itu, ada pula bantuan pembangunan STAIN, IAIN, UIN, dan kegiatan-kegiatan keumatan lainnya.

"Kemenag selama ini dinilai selalu terlambat dalam merespon aspirasi masyarakat dan stakeholder-nya. Terbukti, banyak aspirasi yang sudah disuarakan, tetapi tidak direspon dan disahuti secara tuntas. Bahkan, aspirasi yang saya terima, ada dosen yang tunjangan sertifikasinya belum dibayar selama 6 bulan terakhir ini. Walau jumlah yang mengadu ke saya sedikit, tetapi saya yakin jumlah mereka sesungguhnya sangat banyak," ungkap legislator dapil Sumut II itu.

Saleh berharap, anggaran penyelenggaraan haji tahun ini tidak boleh direlokasi untuk kegiatan yang tidak prioritas dan kurang bermanfaat. Saatnya melihat kembali kebutuhan-kebutuhan mendesak dengan memanfaatkan anggaran penyelenggaraan haji tahun ini. (mh/es)