Anggota Komisi VIII DPR RI M Husni saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri PPPA di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (3/6/2021). Foto: Jaka/Man

Anggota Komisi VIII DPR RI M Husni menegaskan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) untuk fokus bekerja dengan memaksimalkan anggaran yang ada. Ia meminta agar Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati beserta jajaran tidak terlalu banyak mengeluarkan program yang tidak efektif, sebab anggaran yang ada tidak akan cukup.

“Namanya kan Kementerian Pemberdayaan, tetapi untuk anggaran ini tidak berdaya. Semakin lama makin turun. Jadi saya minta kepada Bu Menteri untuk fokus saja dengan program yang ada, jangan terlalu banyak buat program yang tidak efektif,” saran Husni saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri PPPA di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (3/6/2021).

Politisi Partai Gerindra tersebut menyampaikan, anggaran KPPPA pada tahun mendatang hanya sebesar Rp252 miliar. Sedangkan beban kerja kementerian tersebut sangat besar, terutama di tengah Indonesia mengalami banyak kasus kekerasan pada perempuan, anak dan lain lainnya, sehingga sudah seharusnya anggaran yang ada ditambah secara signifikan.

“Urusan Kementerian ini kan besar se-Indonesia. Dengan anggaran sebesar Rp252 miliar tersebut tentu tidak akan cukup. Mungkin hanya cukup untuk sebagaian kecilnya saja, apalagi saat ini banyak sekali kasus kekerasan pada perempuan, pernikahan anak-anak dan kekerasan juga kepada anak,” kritik Husni.

Legislator dapil Sumatra Utara I ini mengharapkan agar pemerintah mendengar keluhan KPPPA agar anggaran yang ada dapat dinaikkan. Selain itu Komisi VIII DPR RI juga akan membantu semaksimal mungkin agar anggaran yang diusulkan dapat disetujui, sehingga program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dijalankan dengan baik. (tn/sf)