Kepala BK DPR RI Inosentius Samsul dalam sambutan workshop di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6/2021). Foto: Jaka/Man

Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal DPR RI alam rangka merayakan dan menjaga semangat Hari Kesaktian Pancasila kembali menyelenggarakan Workshop Series on Research Based Legislative Agenda (Legislation, Budgeting, Oversight Functions) keenam dengan tema "Nilai-Nilai Pancasila dalam Agenda Legislatif (Value of Pancasila in Legislative Agenda)”.

Kepala BK DPR RI Inosentius Samsul mengingatkan, pemahaman Pancasila yang baik menjadi hal yang penting, karena Pancasila adalah pusat dari pembuatan segala kebijakan. Maka dari itu, Pancasila perlu memberi warna kehidupan guna mencapai kesejahteraan secara lahir maupun batin di masyarakat, begitupun dengan BK DPR.

“Tujuannya agar kita semakin paham nilai nilai pancasila, terutama ketika merumuskan berbagai kebijakan yang ada di DPR. Jadi kita paham dan bagaimana kita menuangkannya, misalnya dalam naskah akademik RUU, karena apa? Karena pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum. Pancasila harus bisa menjiwai semua rumusan-rumusan yang ada dalam pasal undang-undang,” terang Sensi, sapaan akrabnya dalam sambutan workshop di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6/2021).

Sensi melanjutkan, hampir semua jenis naskah akademik yang dihasilkan BK DPR memiliki keterkaitan dengan Pancasila. Hadirnya workshop ini menurutnya menjadi wadah untuk masyarakat, khususnya bagi BK DPR RI, guna memberikan pemahaman yang baik mengenai Pancasila, yang selanjutnya dapat mempermudah perumusan berbagai dokumen yang harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagaimana fungsi BK DPR RI. 

Salah satu dari naskah akademik yang dihasilkan BK DPR yakni UU. Menurutnya, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum dengan jelas. Tidak hanya itu, dari segi teori hukum maupun teori hierarki peraturan perundang-undangan, jika UU bertentangan dengan nilai Pancasila, maka UU tersebut tidak dapat dilaksanakan. Bahkan UU tersebut dapat diuji di Mahkamah Konstitusi.

Sensi berharap, semua peserta dalam kegiatan workshop ini menjadi terinformasi dan menyadari bahwa Pancasila merupakan hal yang penting sebagai bekal dalam melaksanakan tugas kenegaraan, karena menurutnya ini adalah perkara tanggung jawab. Dia tidak ingin ada dokumen-dokumen yang dilahirkan BK DPR RI, bahkan DPR RI, yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau Pancasila.

“Dan itu seperti yang saya katakan, jangan lupa bahwa yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi itu tidak hanya pasal per pasal ya, tapi dia berbicara tentang nilai demokrasi yang ada di setiap undang-undang, dan demokrasi itu bisa juga dilihat dari demokrasi Pancasila. Kalau ada undang-undang yang tidak sesuai dengan spirit nilai-nilai demokrasi atas Pancasila, itu berarti bertentangan dengan konstitusi, karena Pancasila itu ada di dalam pembukaan,“ tutup Sensi.

Workshop ini mengundang beberapa narasumber, di antaranya Wakil Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Hariyono, peneliti Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada (PSP UGM) Agus Wahyudi, serta peneliti BK DPR Ujianto Singgih. Adapun peserta yang hadir terdiri dari akademisi yang tergabung dalam jaringan universitas yang sudah bekerja sama dengan BK DPR, serta perancang undang-undang, peneliti, analis hukum, analis APBN di lingkungan BK DPR serta tenaga Ahli Komisi DPR. (hal/sf)