Ketua Komisi IV DPR RI Sudin. Foto: Arief/Man

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menjelaskan bahwa Komisi IV DPR RI menerima penjelasan dan mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terhadap usulan rencana anggaran belanja KKP tahun 2022. Anggaran KKP yang semula dinilai terlalu kecil dapat menangkap potensi di sektor kelautan dan perikanan.

Semula rencana anggaran belanja KKP tahun depan ialah Rp6,12 triliun. Pihak KKP mengusulkan ada penambahan sebesar Rp8,04 triliun menjadi Rp14,16 triliun. “Tentunya usulan diterima dengan mengutamakan masukan dan saran dari Komisi IV DPR RI," ucap Sudin dalam RDP Komisi IV DPR RI dengan eselon I KKP seperti Sekjen KKP; Irjen KKP; Dirjen Perikanan Tangkap; Dirjen Perikanan Budidaya di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021).

Masukan dan saran tersebut ialah KKP wajib melibatkan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil guna menyangga perekonomian di masa pandemi Covid-19, serta pemulihan kawasan mangrove dan mengantisipasi bencana diakibakan kerusakan mangrove. Selanjutnya kata Sudin, Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai Anggaran Belanja Tambahan (ABT) pada KKP TA 2021 sebesar Rp43,37 miliar.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mendukung keinginan KKP untuk menambah anggarannya. Namun demikian ia mengharapkan komitmen KKP di tengah rencana kenaikan anggaran dapat tegak lurus dengan penguatan produksi garam lokal bagi para petambak dan petani garam.

"Saya lihat kuartal satu tahun ini ada kenaikan impor garam. Pemerintah juga berencana impor lagi. Hal ini sangat disayangkan karena terlihat tidak ada niat meningkatkan produksi lokal garam," ujarnya. Hal lainnya, Johan menyampaikan anggaran yang rendah memang membuat KKP sulit meningkatkan potensi perikanan di Indonesia, sehingga diharapkan dengan anggaran yang optimal kinerja KKP dapat lebih maksimal lagi. (ah/sf)