Pemerintah Daerah Harus Siapkan ‘Amunisi’ Lawan Pandemi

19-05-2021 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Rudi Hartono Bangun dalam pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI di Deli Serdang, Sumatera Utara. Foto: Erman/nvl

 

Deli Serdang merupakan salah satu daerah di Sumatera Utara yang dinyatakan pemerintah pusat sebagai zona merah penyebaran Covid-19. Merespons hal tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI Rudi Hartono Bangun meminta, pemerintah daerah untuk terus melindungi rakyatnya dengan cara menyiapkan amunisi atau anggaran yang cukup untuk berperang melawan pandemi Covid-19.

 

“Pemerintah setempat harus mengisi amunisi atau keuangan itu secukupnya untuk berperang melawan pandemi ini. Kalau tidak, masyarakat di desa dan di kota ini akan banyak jadi korban,” ujar Rudi kepada Parlementaria di Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu (19/5/2021).

 

Dirinya melihat, banyak masyarakat yang terpapar Covid-19 yang hanya dirawat di rumah masing-masing tanpa ada penanganan dari dokter maupun tenaga medis. “Kita harus melihat itu, apakah karena kekurangan biaya? Ataukah karena puskesmas ataupun APBD daerah itu tidak ada?” tanya politisi dapil Sumut III itu.

 

Senang atau tidak senang, lanjut politisi Fraksi Partai NasDem ini, para kepala daerah harus menyiapkan anggaran yang besar bagi sektor kesehatan untuk penanganan Covid-19.

 

Di sisi lain, Rudi menegaskan agar pemerintah daerah mengedukasi dan menyosialisasikan kepada masyarakat bahwasanya Covid-19 itu bukanlah aib dan tidak boleh diremehkan. Dimana, Rudi mendapatkan laporan bahwasanya masih ada keengganan dari masyarakat untuk melaporkan jika ada keluarganya terpapar Covid-19.

 

“Jika seluruh masyarakat melapor, jangan heran kalau jumlah yang terpapar Covid-19 jadi meningkat hinnga dua kali lipat. Tidak perlu mempermasalahkan data itu, yang penting kita melakukan penanganan, mengedukasi, serta sosialisasi bahwasanya Covid-19 itu bukan aib dan tidak boleh diremehkan. Bahasa-bahasa sepele ‘Covid takut sama kami’, itu yang harus dihindarkan,” pungkasnya. (es)

BERITA TERKAIT
HNW Minta Komitmen Pemerintah Berikan Layanan Maksimal Penyelenggaraan Haji 2026
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan pentingnya fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengawasan, melalui forum...
Komisi VIII Serap Aspirasi Soal Layanan Haji bagi Lansia dan Disabilitas
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan pentingnya memperkuat aspek pelayanan bagi jemaah haji penyandang disabilitas...
RUU Penyelenggaraan Haji: Soroti Transisi Kelembagaan dan Usulan Kampung Haji
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam di Nusantara...
Revisi UU Haji Diharapkan Tingkatkan Kualitas Pelayanan Jemaah
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah...