Lisda Hendrajoni Usul Pemerintah Perkuat Peran BNPB Dalam Penanganan Bencana

17-05-2021 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta. Foto: Jaka/nvl

 

Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni mengusulkan agar pemerintah memperkuat peran, dan menambah anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sehingga dalam menangani suatu bencana alam menjadi lebih maksimal. Ia menilai usulan tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap penanggulangan bencana di Indonesia.

 

“Komisi VIII mengusulkan penguatan BNPB. Kami melihat masih banyak kekurangan mulai dari perencanaan, sumber daya manusia, sistem kontrol dan informasi serta penganggaran,” sebut Lisda dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (17/5/2021).

 

Politisi Partai NasDem ini menyampaikan, peran BNPB dalam menangani bencana masih lemah terutama dalam hal anggaran. Sehingga mengakibatkan kurangnya sosialisasi di tengah masyarakat, padahal menurutnya setiap daerah memiliki potensi bencananya masing-masing. Ia mengatakan dengan anggaran tersebut juga dapat mengurangi risiko bencana.

 

“BNPB ini masih lemah terutama anggarannya, sehingga mengakibatkan kurangnya sosialisasi di tengah masyarakat, apalagi Indonesia ini kan rawan bencana. Jika sudah begini masyarakat akan bingung apalagi ketika bencana datang mereka tidak tahu harus apa, sehingga akan memakan korban jiwa. Padahal jika sosialisasinya tepat, risiko bencana akan dikurangi, bahkan juga menghilangkan” sebut Lisda.

 

Legislator dapil Sumatera Barat I itu mengharapkan agar dalam rapat dengan Menteri Sosial ini, tanggapan maupun aspirasi Anggota Komisi VIII DPR dapat diserap dengan baik, terutama usulan dalam memperkuat suatu kelembagaan salah satunya ialah BNPB. (tn/sf)

BERITA TERKAIT
HNW Minta Komitmen Pemerintah Berikan Layanan Maksimal Penyelenggaraan Haji 2026
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan pentingnya fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengawasan, melalui forum...
Komisi VIII Serap Aspirasi Soal Layanan Haji bagi Lansia dan Disabilitas
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan pentingnya memperkuat aspek pelayanan bagi jemaah haji penyandang disabilitas...
RUU Penyelenggaraan Haji: Soroti Transisi Kelembagaan dan Usulan Kampung Haji
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam di Nusantara...
Revisi UU Haji Diharapkan Tingkatkan Kualitas Pelayanan Jemaah
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah...