Fraksi PAN Dukung Sikap Tegas Pemerintah Soal Agresi Israel

16-05-2021 / LAIN-LAIN
Ketua F-PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Foto: Dok/Man

 

Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPR RI mengapresiasi sikap tegas pemerintah Indonesia atas agresi yang dilakukan Israel kepada Palestina. Ketua F-PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan, sikap tegas itu sudah semestinya disampaikan. Apalagi, agresi dan serangan Israel telah menewaskan ratusan warga Palestina.

 

Yang lebih menyedihkan lagi, kata Saleh, korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Ini benar-benar tindakan biadab yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan HAM. “Pernyataan Presiden  Jokowi  sudah tegas. Sangat bagus. Dari sisi retorika politik, semestinya sudah bisa menggalang dukungan negara-negara besar, terutama negara-negara Islam,” kata Saleh dalam keterangan persnya, Minggu (16/5/2021).

 

Walau sudah dikecam banyak negara, Israel tetap tak bergeming. Bahkan, terus menyerang warga Palestina secara membabi buta. "Saya melihat bahwa pernyataan Presiden Jokowi itu perlu ditindaklanjuti. Setidaknya, Indonesia perlu meningkatkan diplomasi di pentas global. Diplomasi yang dilakukan saat ini sepertinya belum berujung pada pengambilan tindakan tegas kepada Israel," seru legislator dapil Sumatera Utara II ini.

 

Anggota Komisi IX DPR itu melanjutkan, negara-negara OKI dan juga PBB selalu tidak berkutik ketika Israel melakukan kekerasan terhadap warga Palestina. Begitu juga Dewan Keamanan (DK) PBB yang semestinya mengambil inisiatif dalam menjaga keamanan dan ketertiban dunia malah lumpuh tak berdaya. Pemerintah Indonesia sudah sepantasnya mendesak semua organisasi internasional untuk melindungi rakyat Palestina.

 

"Kita tidak bisa hanya berhenti pada retorika. Harus ada aksi nyata. Pembiaran atas tindakan keji Israel dapat menghilangkan kepercayaan dunia internasional kepada lembaga-lembaga besar yang ada. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia semestinya dapat mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Palestina. Bantuan obat dan alat-alat kesehatan sangat diperlukan. Direktur Rumah Sakit di Gaza sudah menyampaikan informasi bahwa mereka kekurangan obat dan alat kesehatan habis pakai," ungkap Saleh.

 

Menurutnya, Pemerintah Indonesia bisa mengirimkan alkes dan obat-obatan ke Palestina. Obat dan alkes pasti dibutuhkan. Apalagi, saat ini situasi pandemi. Bantuan seperti ini bisa jadi jauh lebih efektif dalam jangka pendek dibandingkan diplomasi yang kadang membutuhkan waktu yang cukup lama. Di sisi lain, masyarakat Indonesia diharapkan dapat mengumpulkan bantuan pangan dan sandang bagi warga Palestina.

 

Selama ini, bantuan sudah  berjalan dengan baik. Namun, di tengah situasi pandemi dan agresi yang dilakukan Israel, bantuan dari umat Islam Indonesia menjadi sangat dibutuhkan. "Kita tidak bisa membiarkan warga Palestina dikepung sedemikian rupa tanpa ada bantuan pangan dan sandang yang memadai. Kita bisa berkontribusi dari sisi ini. Para donatur dan anggota masyarakat yang mampu diharapkan dapat berpartisipasi," tutup Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR tersebut. (mh/sf)

BERITA TERKAIT
Once Bicara RUU Hak Cipta: Musisi Bukan Soal Enggan Bayar Royalti, tapi Cari Keadilan
28-08-2025 / LAIN-LAIN
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota DPR RI Elfonda Mekel, menggarisbawahi bahwa polemik hak cipta dan royalti bukanlah soal keengganan pihak-pihak tertentu...
Melly Goeslaw Desak Perbaikan Tata Kelola Royalti Demi Kesejahteraan Pencipta Lagu
27-08-2025 / LAIN-LAIN
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota DPR RI, Melly Goeslaw, sekaligus pencipta lagu menyampaikan desakan agar tata kelola royalti di Indonesia diperbaiki...
Yan Mandenas Desak Aparat Tindak Tegas Tambang Ilegal di Papua
26-08-2025 / LAIN-LAIN
PARLEMENTARIA, Manokwari - Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Papua, Yan Permenas Mandenas, mendesak aparat kepolisian dan TNI segera...
Pemda Tak Berdaya Hadapi Tambang Ilegal yang Dapat Bekingan
26-08-2025 / LAIN-LAIN
PARLEMENTARIA, Manokwari - Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Yan Permenas Mandenas, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak berdaya menghadapi tambang...