RESES KOMISI II DPR RI ke Provinsi NTB

26-10-2011 / KOMISI II

DPR RI dalam Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2011 - 2012 ini, Komisi II sebagai alat kelengkapan DPR RI yang membidangi Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan dan Pertanahan & Reformasi Agraria, terhitung pada tanggal 31 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 02 November 2011 selama tiga hari akan melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kunjungan Kerja ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si (FPAN) sebagai Ketua Tim Rombongan Kunker dan didampingi Ketua Komisi II DPR RI Dr. H. Chairuman Harahap, SH. MH (FPG) serta 13 Anggota Komisi II DPR RI yakni Drs. Ramadhan Pohan, MIS (FPD), Gede Pasek Suardika, SH.MH (FPD), Khatibul Umam Wiranu, M.Hum (FPD), Rusminiati, SH (FPD), Ir. Basuki Tjahaja Purnama (FPG), Agustina Basik Basik, S.Sos, MM, MPD (FPG), Hj. Nurokhmah Ahmad Hidayat Mus (FPG), Eddy Mihati (FPDIP), Hermanto, SE, MM (FPKS), Drs. H. Rusli Ridwan, M.Si (FPAN), Drs. H. Nu’man Abdul Hakim (FPPP), Abdul Malik Haramain, M.Si (FPKB) dan Drs. H. Harun Al Rasjid, M.Si (FGERINDRA) serta mitra kerja Komisi II, Sekretaris Tim dan Tenaga Ahli Komisi II DPR RI.

Rombongan Tim Kunker Komisi II DPR RI hari pertama dengan agenda melakukan peninjauan lapangan ke sekolah IPDN NTB, peninjauan lapangan disalah satu Kecamatan Kota Mataram tentang Program Penerapan NIK dan e-KTP, malam harinya melakukan pertemuan dengan Gubernur, DPRD, KPUD, Kepala BKD Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mendapatkan masukan mengenai penyelenggaran Pemerintahan Daerah terkait dengan rencana Revisi UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembahasan RUU Aparatur Sipil Negara (ASN), penanganan tenaga honorer, masalah kepegawaian daerah & arsip daerah, Evaluasi Daerah Otonom Baru serta Program Pelaksanaan SIAK/ e-KTP.

Hari kedua Rombongan Tim Kunker Komisi II DPR RI bertolak ke Kabupaten Sumbawa Barat untuk melakukan pertemuan dengan Bupati, DPRD dan SKPD Kabupaten Sumbawa Barat tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik diberbagai bidang serta evaluasi pemekaran Kabupaten Sumbawa Barat.

Hari ketiga Rombongan Tim Kunker Komisi II DPR RI pagi hari melakukan pertemuan dengan Kakanwil BPN dan Kakan BPN se-Provinsi Nusa Tenggara Barat membahas tentang pelaksanaan kebijakan pertanahan dan pelaksanaan Prona & Larasita. Siang harinya melakukan peninjauan lapangan ke Kantor Pelayanan Publik Terpadu Satu Atap dan Kantor BPN Kota Mataram untuk melihat langsung Program Nasional Agraria/ PRONA serta Program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah/ LARASITA.(doni-TVP).

BERITA TERKAIT
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...
Belajar dari Kasus di Pati, Jangan Ada Jarak Kepala Daerah dan Rakyatnya
14-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai kasus yang terjadi di Pati, Jawa Tengah antara kepala...