Komisi II upayakan penyelesaian kasus sengketa tanah di sumatera utara

25-10-2011 / KOMISI II

“kami harus mempelajari kasus ini  dahulu dan akan memberikan solusi terkait  sengketa tanah yang terjadi  antara masyarakat dan PTPN II  , karena masih menunggu hasil dari Tim pemerintah sumatera utara yang melakukan  inventarisasi dan pemetaan tanah perkebunan yang bermasalah dan  hasil nya akan diserahkan pada  7 november nanti ”.

 

 

 

Hal tersebut diungkapkan Chairuman harahap  ( F-PG ) selaku ketua Tim kerja pertanahan komisi II DPR RI usai melakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur  Sumatera Utara , Gatot Pudjo Nugroho beserta jajaran dan instansi  terkait di Medan,  kemarin ( 20 / 10).

 

 menurut Chairuman, Kementerian BUMN merupakan pihak yang paling mengetahui luas tanah yang dikelola PTPN II sehingga perlu segera menyiapkan formula penyelesaian sengketa. Selain itu Komisi II juga akan meminta keterangan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengetahui secara persis status HGU atas tanah sengketa tersebut.

 

dalam kunjungan spesifik tersebut Chairuman juga menambahkan,““Harus ada pemetaan dan  saat ini sedang dilakukan. Sebab, banyak permasalahan yang disampaikan, namun belum diketahui secara jelas mengenai permasalahannya. Karena itu, tidak bisa langsung ada solusi,” tegasnya.

 

Sebelumnya, tim kerja komisi II DPR RI melakukan peninjauan ke lapangan dan mendengarkan aspirasi dari berbagai kelompok tani dan masyarakat seperti Forum Rakyat Bersatu (FRB), Serikat Petani Indonesia ( SPI ) sumut , Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia ( BPRPI ) dan Himpunan Petani Pengelola (HPP) Lahan Kosong Negara (LKN).

 

 “Kami ingin permasalahan tanah ini segera diselesaikan dan tak ingin dihantui dengan pengusuran karena ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun, padahal kami memiliki hak atas tanah yang kami kuasai,” ungkap Ketua Forum Rakyat Bersatu (FRB) Alimuddin. Beberapa daerah sengketa tanah yang terjadi di sumatera utara diantaranya seperti di desa dagang kerrawang,selambo, tegal sari dan helfetia .

 

Ikut serta dalam kunjungan spesifik  tersebut beberapa orang anggota komisi II DPR RI , diantaranya . Abdul Wahab Dalimunte, Rusminiati ( F-PD ),H. TB Soenmanjaya ( F-PKS ), H.Chairul Naim (F-PAN). H.Ahmad Muqqowam (F-PPP).Hj. Mestariany Habie ( F-Gerindra) dan Akbar Faisal (F-Hanura ) (Ton /TVP)

 

BERITA TERKAIT
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...
Belajar dari Kasus di Pati, Jangan Ada Jarak Kepala Daerah dan Rakyatnya
14-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai kasus yang terjadi di Pati, Jawa Tengah antara kepala...