Percepat Pemulihan Ekonomi Sumut, Perlu Penguatan Sektor Unggulan

12-04-2021 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI ke Sumut, Senin (12/4/2021). Foto: Mentari/Man

 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara mengalami perlambatan menjadi minus 1,07 persen (year of year) sepanjang tahun 2020. Padahal, daerah ini berperan strategis dengan menyumbangkan sekitar 24,06 persen terhadap total perekonomian di Pulau Sumatera. Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mendorong percepatan pemulihan ekonomi Sumut, salah satunya melalui penguatan sektor unggulan.

 

“Sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi salah satu tumpuan perekonomian di Sumatera Utara masih bisa tumbuh positif 1,95 persen (yoy) di tahun lalu. Sehingga, komoditas unggulan di daerah ini seperti kelapa sawit, karet, kakao, kopi dan nilam perlu terus dikembangkan guna meningkatkan daya saing wilayah,” ujar Puteri dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI ke Sumut, Senin (12/4/2021).

 

Di sisi lain, pemerintah juga telah menetapkan Sumut sebagai daerah pengembangan lumbung pangan nasional atau food estate dengan luas mencapai 30.000 hektare hingga 2024. Terkait hal ini, Puteri menekankan pentingnya kolaborasi pemangku kepentingan untuk membangun proses bisnis pertanian secara terintegrasi, mulai dari proses tanam, pengolahan pasca panen, hingga pemasaran.

 

Food estate ini bertujuan untuk memperkuat cadangan pangan nasional melalui pengembangan tanaman pangan dari hulu hingga ke hilir. Termasuk pengembangan komoditas pengendali inflasi maupun substitusi impor di Sumut, seperti bawang merah dan bawang putih. Karenanya, peningkatan kapasitas dan kelembagaan petani juga sangat penting agar dapat mendukung ekosistem food estate ini,” ujar Puteri.

 

Selain itu, sawit pun turut menjadi komoditas sorotan Puteri. Pada kunjungan kerja tersebut, politisi Partai Golkar itu juga meminta laporan pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang dilaksanakan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada perkebunan kelapa sawit di Sumut.

 

“Pemerintah dan pemerintah daerah perlu mendorong percepatan pelaksanaan program ini, karena tidak hanya bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas lahan tetapi juga turut mendukung ketersediaan bahan baku untuk pengembangan program Mandatori Biodiesel. Sejalan dengan hal tersebut, program sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi petani sawit rakyat juga perlu terus didorong dan dipercepat untuk membantu meningkatkan daya saing sekaligus melawan kampanye negatif atas sawit nasional,” ungkap Puteri.

 

Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah mengaku optimis pertumbuhan ekonomi Sumut akan tumbuh membaik yaitu dikisaran angka 4,8 hingga 5,2 persen pada tahun 2021. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Sumut tahun lalu terkontraksi, namun kondisinya masih lebih tinggi dari capaian nasional.

 

“Apalagi menurut BPS, terdapat 14 kabupaten/kota di Sumut yang masih bisa tumbuh positif di tengah pandemi. Terlebih, indikator makro lainnya seperti tingkat pengangguran dan kemiskinan juga menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan capaian nasional. Tentunya, prestasi ini menjadi bekal tersendiri agar lebih yakin terhadap prospek pemulihan kedepan,” ujar Musa. (alw,mri/sf)

BERITA TERKAIT
Lonjakan Kenaikan PBB-P2 Dampak Pemangkasan DAU dan Tuntutan Kemandirian Fiskal
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menyoroti lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)...
Pidato Ambisius Presiden Harus Menjadi Nyata, Realistis, Terukur, dan Berpihak kepada Rakyat Kecil
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya mendukung penuh target ekonomi Presiden Prabowo 2026...
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...