Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/4/2021). Foto: Arief/nvl

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin  meminta pemerintah untuk lebih memberikan perhatian kepada kerusakan Mangrove di luar kawasan hutan wilayah timur Indonesia yang cukup tinggi, terutama pada wilayah yang terdapat aktivitas tambang.

“Sebagai contoh Kalimantan 11 persen kritis, Sulawesi 29 krisis kritis, Bali NTB, NTT 32 persen kritis, Maluku dan Maluku Utara 7,3 persen kritis dan Papua 1,6 persen kritis. Seharusnya sebarannya bisa lebih proporsional untuk membendung alih fungsi hutan mangrove," papar Akmal di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/4/2021).

Politisi PKS ini mengingatkan, pada tahun 2021 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana melakukan penanaman mangrove secara regular pada 21 titik yang mayoritas dilaksanakan di wilayah barat Indonesia. Lalu KKP juga mendapatkan tambahan anggaran Rp 43 miliar untuk penanaman mangrove, dimana, sebarannya masih terpusat di wilayah Jawa saja.

Legislator sapil Sulawesi Selatan II ini berpendapat, pengelolaan hutan mangrove selain dipandang dari sisi ekologis, juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi. Pengelolaan hutan mangrove melalui penanaman kembali bisa menyerap tenaga kerja.

Namun Ia memandang  bahwa istilah padat karya bukan saja pada proses pengerjaannya, tetapi harus dilihat dalam sebuah perspektif jangka panjang. Bagaimana ekosistem mangrove ini memberikan dampak sosial ekonomi yang baik bagi masyarakat pesisir.

Salah satu yang menjadi perhatian dari Fraksi PKS, lanjut Akmal adalah adanya usulan pinjaman dan hibah luar negeri sebesar kurang lebih Rp 1,9 triliun. Dengan rincian Rp 1,7 triliun adalah usulan pinjaman dan Rp 212 miliar usulan hibah luar negeri terkait dengan Infrastruktur kawasan terumbu karang dan mangrove, Lautan Sejahtera (Insan Terang Lautra).

“Saya berharap, adanya dukungan anggaran yang ada ini, ada pemerataan perbaikan program mengurangi kerusakan mangrove di luar kawasan hutan yang merata di seluruh Indonesia," tutup Andi Akmal Pasluddin. (dep/es)