‘Food Estate’ Harus Didukung dengan Strategi dan Kebijakan yang Terukur

27-03-2021 / KOMISI IV
Anggota komisi IV DPR RI Luluk Nur Hamidah saat meninjau kawasan food estate di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Kamis (25/3/2021). Foto: Mentari/Man

 

Anggota komisi IV DPR RI Luluk Nur Hamidah mengatakan sudah saatnya indonesia memiliki food estate yang menjadi kawasan khusus produksi pangan berskala luas dan terpadu berbasis hortikultura, mencakup aspek dari hulu ke hilir. Hal tersebut harus didukung dengan berbagai strategi dan kebijakan yang progresif, terencana dan terukur.

 

“Kalau ini bisa produksi, no more impor dari China. Impornya dari Sumatera Utara untuk Indonesia gitu. Jadi jawa mengimpor bahan makanan hortikultura seperti bawang merah, bawang putih, kentang, dan kopi itu dari Sumatera Utara bukan dari Tiongkok,”  ujar Luluk saat meninjau kawasan food estate di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Kamis (25/3/2021).

 

Politisi Fraksi PKB ini optimis dengan adanya kerja-kerja hebat, hasil produksi produk pangan akan menjadi baik. Ia juga menekankan agar program food estate dari hulu hingga hilirnya harus benar-benar dipastikan berjalan lancar. Karena memang tidak mudah memahami aspek-aspek agrikulturnya, sehingga butuh upaya ekstra.

 

"Kalau memang ingin sukses ketahanan dan kemandirian pangan, pasti bisa kita lakukan. Komisi IV DPR RI secara politik perlu juga memberikan dukungan dan pengawasan agar ini bisa berhasil," pungkasnya. (mri/es)

BERITA TERKAIT
Daniel Johan Usul Pemerintah revisi PP yang Beratkan Ekosistem IHT
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengusulkan pemerintah segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024, khususnya...
Johan Rosihan Harap RAPBN 2026 Cerminkan Komitmen Pemerintah Soal Kedaulatan Pangan
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta komitmen Pemerintah terhadap kedaulatan pangan agar benar-benar tercermin dalam...
Stok Beras Melimpah tapi Harga Tetap Mahal, Daniel Johan: Sangat Ironi!
15-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Belum lama ini Ombudsman RI yang mengungkap temuan adanya tumpukan beras impor tahun 2024 lalu yang sebagian...
Komisi IV Dorong Peningkatan Fasilitas dan Infrastruktur di PPI Tanjung Limau Bontang
13-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi IV DPR RI mendorong peningkatan fasilitas dan infrastruktur di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Limau, Kota...