Komisi IV Tolak Keras Impor 1 Juta Ton Beras

18-03-2021 / KOMISI IV
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat memimpin Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian dan Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KKP) beserta jajaran, di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (18/3/2021). Foto: Kresno/nvl

 

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menegaskan Komisi IV DPR RI secara resmi dengan tegas menolak keras wacana pemerintah untuk melakukan impor beras. Mengingat, ungkap Sudin, rencana impor beras 1 juta ton tersebut sudah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat dan gejolak bagi para petani.

 

Penegasan tersebut ditekankan Sudin saat memimpin Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan jajaran serta Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KKP) Sakti Wahyu Trenggono beserta jajaran, di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (18/3/2021).

 

“Mengingat, begitu merebak informasi rencana impor beras, maka akan menimbulkan terjadinya gejolak harga di tingkat petani yang saat-saat ini sudah mulai terindikasi di sejumlah wilayah tanah air. Dampak yang ditimbulkan dari merebaknya informasi wacana impor beras tidak main-main dan gejolak yang sangat besar," ujar Sudin.

 

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut mengusulkan jikalau produksi beras dalam negeri betul-betul meningkat dan surplus sebagaimana klaim pemerintah maka seharusnya Kementan mencari terobosan sehingga produk tersebut justru dapat diekspor dan bisa menyanggah rencana impor.

 

Selain itu, legislator dapil Lampung I itu mengingatkan Kementan untuk membenahi tata kelola dalam beragam sektor yang berkaitan dengan ketahanan pangan guna mengantisipasi ketersediaan pangan. Terutama, dalam menghadapi bulan puasa dan hari raya Idulfitri 2021.

 

“Komisi IV mengingatkan pemerintah untuk melakukan antisipasi dan tata keloa distribusi dalam negeri. Bila ada harga tinggi dari sejumlah komoditas pangan di tingkat konsumen, maka jangan sampai harga tinggi tersebut tidak dinikmati oleh pihak produsen. Jika hal itu terjadi, maka pasti ada tata kelola yang salah,” ujar Sudin.

 

Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan telah membuat perhitungan prognosa ketersediaan dan kebutuhan pangan pokok berdasarkan data yang tersedia dalam rangka menjaga kecukupan pangan pokok beberapa bulan ke depan. Seperti data stok tahun sebelumnya, perkiraan produksi dalam negeri, perkiraan impor dan perkiraan kebutuhan pangan masyarakat.

 

Prognosa neraca pangan pokok sampai bulan Mei 2021 diperkirakan dalam keadaan cukup. “Beras diperkirakan akan surplus 12,56 juta ton, begitu juga jagung surplus 3,40 juta ton.Khusus beras surplus yang terjadi karena pada Maret dan April 2021 ini memasuki panen raya,” papar Mentan Syahrul. (pun/sf)

BERITA TERKAIT
Daniel Johan Usul Pemerintah revisi PP yang Beratkan Ekosistem IHT
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengusulkan pemerintah segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024, khususnya...
Johan Rosihan Harap RAPBN 2026 Cerminkan Komitmen Pemerintah Soal Kedaulatan Pangan
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta komitmen Pemerintah terhadap kedaulatan pangan agar benar-benar tercermin dalam...
Stok Beras Melimpah tapi Harga Tetap Mahal, Daniel Johan: Sangat Ironi!
15-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Belum lama ini Ombudsman RI yang mengungkap temuan adanya tumpukan beras impor tahun 2024 lalu yang sebagian...
Komisi IV Dorong Peningkatan Fasilitas dan Infrastruktur di PPI Tanjung Limau Bontang
13-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi IV DPR RI mendorong peningkatan fasilitas dan infrastruktur di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Limau, Kota...