Perlu Diplomasi Khusus dengan Pemerintah Arab Saudi Terkait Ibadah Haji 2021

15-03-2021 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Foto : Azka/nvl

 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta pemerintah untuk melakukan diplomasi khusus berkenaan dengan kepastian pelaksanaan ibadah haji tahun 2021 atau 1442 Hijriyah.

 

“Kita semua berharap dan menunggu kepastian dari pemerintah Arab Saudi. Tadi sudah teman-teman menyarankan supaya ada diplomasi khusus terhadap pemerintah Arab Saudi setingkat kepala negara,” ujar Ace saat rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kesehatan, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021).

 

Ace menyampaikan, meski Pemerintah Arab Saudi memberikan kepastian penyelenggaraan ibadah haji 2021, namun Kemenag RI menyatakan kesiapan jika kuota haji baik penuh atau tidak penuh diberikan kepada Indonesia. Untuk itu, Ace meminta agar proses vaksinasi terhadap jemaah haji menjadi prioritas pemerintah.

 

“Kalau ini dalam situasi normal, biasanya sudah proses visa. Biasanya sebelum bulan puasa, itu proses memberikan visa dari pemeritah Arab Saudi pada calon Jemaah haji. Salah satu persyaratannya kan diminta adalah Vaksin Meningitis. Bagi jamaah yang tidak divaksin, maka dia tidak akan mendapat visa,” jelas Ace.

 

Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan, jika pemberangkatan jemaah haji itu jadi dilaksanakan, maka seharusnya Vaksin Meningitis maupun Vaksin Covid-19 itu susah selesai sebelum bulan suci ramadhan. Namun hingga kini, kepastian penyelenggaraan ibadah haji dari Pemerintah Arab Saudi masih belum ada.

 

“Maka saya juga menyarankan, selagi kita belum ada kepastian dari pemerintah Arab Saudi, maka seharusnya selain Vaksin Meningitis yang harus dituntaskan oleh calon jemaah haji, juga vaksin Covid harus diselesaikan sebelum bulan puasa. Saya ingin sekali bahwa agar proses vaksinasi untuk calon jamaah haji bisa dilakukan secara tersendiri dan khusus,” sambungnya. 

 

Selanjutnya, Ace juga mengapresiasi rencana pemerintah yang akan menggunakan Bandara Kertajati untuk melayani keberangkatan jamaah haji. “Tadi presentasi Pak Dirjen Perhubungan Udara sudah menyampaikan secara eksplisit bahwa bandara mewah yang dibangun oleh Pemerintah Presiden Jokowi mau dipakai (bandara pemberangkatan haji). Mohon konsisten, bahwa Bandara Kertajati dipergunakan,” pungkasnya. (tn/es)

BERITA TERKAIT
HNW Minta Komitmen Pemerintah Berikan Layanan Maksimal Penyelenggaraan Haji 2026
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan pentingnya fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengawasan, melalui forum...
Komisi VIII Serap Aspirasi Soal Layanan Haji bagi Lansia dan Disabilitas
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan pentingnya memperkuat aspek pelayanan bagi jemaah haji penyandang disabilitas...
RUU Penyelenggaraan Haji: Soroti Transisi Kelembagaan dan Usulan Kampung Haji
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam di Nusantara...
Revisi UU Haji Diharapkan Tingkatkan Kualitas Pelayanan Jemaah
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah...