Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan. Foto: Runi/Man

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak pemerintah agar mengkaji kembali rencana untuk melakukan impor beras disaat para petani di Indonesia akan melakukan panen raya tahun ini. Daniel menyampaikan, berdasarkan data BPS, produksi beras tahun ini akan meningkat dibanding tahun sebelumnya, sehingga hal itu bisa menjadi pertimbangan dan masukan yang sangat penting bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan.

“Ini tekanan yang sangat serius dari Komisi IV. Impor mungkin memberikan keuntungan untuk sebagian pihak, tetapi merugikan jutaan petani. Kalau denyut ekonomi desa itu berhenti, maka dampaknya akan terasa sampai ke semua kota. Karena daya beli langsung anjlok dan kemiskinan meningkat,” tandas Daniel saat RDP dengan jajaran Kementerian Pertanian dan Perum Bulog di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021).

Sampai dengan Bulan Mei 2021, sambung Daniel, seluruh petani di Indonesia akan melakukan panen raya. Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) itu juga mengatakan, dirinya mendapat kabar bahwa di daerah Sukabumi, Jawa Barat, saat ini harga gabah anjlok sampai ke harga Rp1000 sampai dengan Rp1500.

“Bayangkan, buat apa ada Kementerian Pertanian kalau gabah di tingkat petani bisa anjlok sampai angka Rp1500. Di dapil saya (Kalimantan Barat), harga gabah sekarang sekitar Rp3.300 saja sudah bagus. Apalagi di tengah pandemi seperti saat ini. Seharusnya kita semua komitmen agar kesulitan ekonomi akibat dampak pandemi ini. Rakyat jangan semakin dipersulit,” tegas Daniel.

Legislator dapil Kalbar I itumenyatakan, (rencana impor beras) itu menjadi pukulan yang sangat berat. Sampai panen raya tahun lalu petani dihajar dengan impor. Oleh karenanya, Daniel meminta Kepala Bulog ikut membantu memantau kondisi petani di Sukabumi tersebut.

“Kapan Indonesia menuju kemandirian dan kedaulatan pangan kalau yang menghancurkan adalah kita sendiri. Kami meminta, tunjukkan keberpihakan dari Kementerian Pertanian agar impor tidak dilakukan selama petani panen raya. Dan Kementerian Pertanian harus bertanggungjawab kalau (impor) itu dilakukan. Bua tapa program triliun rupiah kalau akhirnya petani bukannya untung malah buntung,” pungkasnya. (dep/sf)