Tenaga Honorer K2 Selayaknya Diangkat Menjadi PNS

25-02-2021 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus. Foto : Erlangga/Man

 

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menegaskan bahwa persoalan guru dan tenaga honorer Kategori-2 (K2) adalah bengkalai yang harus diselesaikan oleh pemerintah pusat. Khusus honorer K2 adalah janji pemerintah yang harus ditunaikan tersebut dengan mengangkatnya menjadi Pegawai Negeri Sipil. Dia menyarankan agar para tenaga honorer K2 selayaknya diangkat langsung menjadi pegawai negeri tanpa harus melalui perekrutan dan proses seleksi lagi.

 

"Lamanya pengabdian para guru honorer dan tenaga K2 lainnya bisa menjadi petimbangan bagi pemerintah untuk mengangkat mereka menjadi PNS. Di samping itu tenaga honorer K2 ini bukan pencari kerja, tapi mereka memang sudah bekerja bertahun-tahun mengabdi pada negara," papar Guspardi dalam rilis yang diterima Parlemantaria, Kamis (25/2/2021).

 

Guspardi memnuturkan, pada tahun 2021 ini pemerintah merencanakan akan mengangkat 1,3 juta Calon Pegawai Negeri Sipil. (CPNS). Sebanyak satu juta untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 300 ribu untuk formasi tenaga teknis dan lainnya.

 

Makanya melalui momentum ini, ia berharap para tenaga honorer K2 agar dapat memanfaatkan peluang dengan sungguh dan maksimal meretas jalan untuk diangkat sebagai pegawai negeri. “Jangan putus asa, teruslah berjuang melalui berbagai forum dan aliansi tenaga honorer K2 diseluruh Indonesia. Intinya aspirasi para honorer K2 ini akan terus kami perjuangkan di parlemen agar menjadi perhatian dan fokus utama pemerintah,” ungkap Anggota Baleg DPR RI tersebut.

 

Mengisi kegiatan reses masa sidang III tahun sidang 2020 - 2021, Politisi dari Fraksi PAN ini menggelar pertemuan dengan para guru honorer K2 dan tenaga honorer teknis di aula kantor Bupati Pasaman Barat yang diikuti 70 orang perwakilan dari guru honorer K2 dan tenaga teknis lainnya sebagai perwakilan dari 1.045 jumlah honorer di Kabupaten Pasaman Barat. (eko/es)

BERITA TERKAIT
Khozin Soroti Lonjakan PBB-P2, Dorong Pemerintah Pusat Respons Keresahan Masyarakat
19-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti fenomena kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan...
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...