Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun saat rapat dengar pendapat dengan perwakilan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK wilayah Jawa Timur dalam rangka kunjungan kerja Komisi XI DPR RI ke Jawa Timur, Senin, (15/2/2021). Foto : Tasya/nvl

Kondisi perekonomian yang terdampak pandemi Covid-19 serta menurunnya kepatuhan penyampaian dan penyetoran pajak selama masa pandemi mengakibatkan realisasi pajak tahun 2020 di Provinsi Jawa Timur tidak mencapai target. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan situasi Covid-19 ini memberikan pukulan yang kuat terhadap dunia usaha karena situasi makro saat ini juga menghadapi tekanan yang berat. 

Hal ini semakin dipersulit dengan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang memiliki konsekuensi terkoreksinya penerimaan pajak. Ia menilai, seharusnya yang menjadi fokus adalah seberapa besar upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak di tengah kondisi perekonomian yang belum pulih akibat pandemi.

“Yang utama adalah seberapa kuat koreksi itu masih tetap diupayakan penerimaan pajak yang optimal. Nah kita tidak boleh menjadi sangat represif terhadap penerimaan pajak karena ini adalah konsekuensinya” terang Misbakhun di usai rapat dengar pendapat dengan perwakilan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK wilayah Jawa Timur dalam rangka kunjungan kerja Komisi XI DPR RI ke Jawa Timur, Senin, (15/2/2021).

Politisi Partai Golkar ini menegaskan pemberian insentif perpajakan dalam rangka pemulihan ekonomi kepada dunia usaha harus bisa berdampak pada dunia usaha agar tetap tumbuh dan memberikan kontribusi di masa sulit seperti ini. “Inilah yang sulit pilihan-pilihan yang sulit yang harus dilakukan pemerintah. Kita bisa memahami terhadap turunnya peneriman itu tetapi insentif itu juga memberikan dampak terhadap putaran dunia usaha, sehingga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang akan datang” jelas Misbakhun.

Legislator Dapil Jatim II ini mengatakan pihaknya belum melihat efektivitas insentif pajak yang diberikan pemerintah. Menurutnya, situasi saat ini tidak memungkinkan untuk melihat dampak insentif perpajakan. Selain itu, Ia melihat tidak semua pengusaha memanfaatkan insentif perpajakan karena diantaranya sudah terlanjur mem-PHK karyawan ataupun menutup usahanya.

“Jadi pandemi harus diselesaikan terlebih dahulu. Karena semua orangkan dari PPKM atau PSBB itu memberikan dampak terhadap ekonomi secara keseluruhan. Ya karena PPKM itu, aktivitasnya bisnisnya juga mulai dibatasi, aktivitas masyarakat juga dibatasi. Ada juga aturan work from home, itu yang membuat situasinya tidak semudah yang kita perkiraan” ujar Misbakhun.

Misbakhun berharap melalui program vaksinasi Covid-19 yang didukung dengan kontrol yang tepat dari pemerintah dapat segera mengatasi pandemi Covid-19. Dengan teratasinya pandemi, aktivitas masyarakat bisa berjalan dan bisnis bisa beroperasi dengan baik, maka ekonomi pun dapat mulai tumbuh kembali. (nap/es)