Anggota Komisi V DPR RI Irwan di sela-sela pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI dengan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (15/2/2021). Foto : Husen/nvl

Pengembangan Bandar Udara Sultan Hassnuddin di Makassar, Sulawesi Selatan, dinilai sangat tepat. Dari kapasitas 7 juta penumpang per tahun, bandara ini kemudian diperluas kapasitasnya menjadi 13 juta penumpang per tahun. Ini kian memudahkan masyarakat mengakses transportasi udara di bandara tersebut.

Anggota Komisi V DPR RI Irwan di sela-sela pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI dengan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, mengatakan, bandara yang sudah dikembangkan ini agar segera difungsikan. Ia juga menilai, landscape bandara sangat bagus dan bisa disejajarkan dengan bandara di Singapura.

“Sangat tepat bandara itu dikembangkan, karena kapasitas lama hanya bisa menampung 7 juta penumpang per tahun. Sementara sebelum Covid kemarin sudah 13 juta (penumpang). Jadi, sudah sangat tepat dikembangkan. Sekarang bagaimana supaya segera difungsikan. Jangan mundur terus," harapnya, Senin (15/2/2021).

Komisi V DPR, kata Irwan, sudah melihat langsung pengembangan bandara ini sebagai bentuk pengawasan, karena pengembangannya dibiayai APBN. Kualitas bangunan dan kecepatan pembangunan menjadi perhatian khusus. "Di sini kita terus lakukan pengawasan atas kualitasnya. Jangan sampai pembangunan bandara banyak menyerap anggaran, tetapi kualitasnya tidak terjamin, cepat rusak seperti di beberapa bandara," ungkapnya.

Bandara Sultan Hasanuddin, sambung politisi Partai Demokrat ini, cukup mewah. Lantai, atap, dan landscape-nya luar biasa. Desain arsitektur bandara ini futuristik. Sementara itu soal pembangunan infrastruktur by pass Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar (Mamminasata), Irwan berkomentar, proyek ini sudah lama dikerjakan tapi terus terhambat pembebasan lahan.

"Padahal, jalan ini sangat dibutuhkan untuk mengurai kemacetan dalam kota yang menghubungkan Makassar, Maros, Gowa, sampai Takalar. Dengan by pass Mamminasata ini tentu tidak perlu lagi lewat kota," harap legislator asal Kaltim ini. Untuk segera menyelesaikan proyek jalan nasional ini, semua pihak perlu duduk bersama. Hampir semua proyek infrastruktur di Sulsel yang dibiayai APBN selalu terkendala pembebasan lahan.

Pemerintah daerah, imbau Irwan, harus aktif menyelesaikan pembebasan lahan, karena ini menyangkut hak-hak sosial masyarakat. "Mungkin pendekatannya yang kurang persuasif," imbuh Irwan, seraya menambahkan, Pemerintah Sulsel mungkin harus melihat ke Jawa yang pembangunan infrastrukturnya lebih maju dan cepat sesuai waktu, karena pembebasan lahan dan sosialisasinya clear. (mh/sf)