Sudin Usulkan Sanksi Tinggi atas Kematian Satwa Dilindungi

09-02-2021 / KOMISI IV
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin Saat Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/2/2021). Foto : Arief/Man

 

Saat Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin sempat mempertanyakan mengenai kasus kaburnya dua ekor Harimau di kebun Binatang Sinka Zoo, Singkawang, Kalimantan Barat. Dimana satu dari dua harimau yang lepas itu akhirnya mati ditembak petugas. Sudin mengatakan, untuk kasus yang terjadi akibat adanya kelalaian tersebut, perlu diterapkan sanksi yang setinggi-tingginya kepada pihak yang seharusnya bertanggungjawab, dalam hal ini pihak Kebun Binatang Sinka Zoo.

 

“Dalam perjanjian pinjam pakai tersebut, apabila terjadi kelalaian maka bukan hanya kena evaluasi, tetapi paling tidak harus kena denda yang setinggi-tingginya. Misalnya kalau seekor harimau mati maka harus ganti rugi Rp 5 miliar. Kalu tidak begitu semuanya akan (bertindak) seenak-enaknya. Kalau perlu dilakukan penutupan sementara sambil evaluasi,” tegas Sudin di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/2/2021).

 

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sanksi denda yang bisa dikenakan kepada pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kelalaian itu adalah senilai seratus juta rupiah. Sudin merasa denda Rp 100 juta tersebut terlalu kecil untuk kasus matinya satwa yang dilindungi.

 

“Kalau hanya (denda) seratus juta, saya akan pinjam pakai saja. Saya pinjam lalu saya bilang mati. dan saya jual ke luar negeri. Kalau hanya seratus juta, namanya kelalaian saya bayar. Tetapi kalau Rp 5 miliar atau setinggi-tingginya, maka mereka akan lebih fokus, lebih waspada, dan akan lebih jeli dalam menjaga kandang. Kalau sanksinya ringan, tinggal bayar saja seratus juta. Tetapi berapa banyak kita mempunyai binatang langka yang harus dilindungi,” tandasnya.

 

Sementara itu, Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan, pihaknya sudah melakukan pemantauan atas kejadian tersebut. Ia meminta agar segera dilakukan evaluasi yang menyeluruh dan pengenaan sanksi.

 

“Memang ada kelalaian saat memberi makan, kemudian lepas, Harimau Benggala itu. Polisi yang menangani pertama kali. Harimau yang satunya sulit ditangani dengan tembakan bius, hingga akhirnya ditembak mati. Untuk harimau yang kedua ditangani oleh Polisi Bersama dengan pihak Balai dan bisa ditembak bius. Proses yang dilakukan baru sampai di situ. Evaluasi sedang dilakukan dan kita akan kenakan sanksi,” jelas Siti. (dep/es)

BERITA TERKAIT
Daniel Johan Usul Pemerintah revisi PP yang Beratkan Ekosistem IHT
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengusulkan pemerintah segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024, khususnya...
Johan Rosihan Harap RAPBN 2026 Cerminkan Komitmen Pemerintah Soal Kedaulatan Pangan
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta komitmen Pemerintah terhadap kedaulatan pangan agar benar-benar tercermin dalam...
Stok Beras Melimpah tapi Harga Tetap Mahal, Daniel Johan: Sangat Ironi!
15-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Belum lama ini Ombudsman RI yang mengungkap temuan adanya tumpukan beras impor tahun 2024 lalu yang sebagian...
Komisi IV Dorong Peningkatan Fasilitas dan Infrastruktur di PPI Tanjung Limau Bontang
13-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi IV DPR RI mendorong peningkatan fasilitas dan infrastruktur di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Limau, Kota...