Anggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia saat rapat kerja dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo beserta jajaran membahas refocusing dan realokasi belanja Kementerian Pertanian TA 2021, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, (8/2/2021). Foto : Arief/Man

Anggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia menyarankan program Kementerian Pertanian tahun 2021 lebih diarahkan untuk program padat karya. Di tengah situasi berbagai bencana alam dan non alam seperti pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia, sektor pertanian Indonesia perlu memaksimalkan pemenuhan kebutuhan pangan nasional dan menggerakan perekonomian nasional.

“Ekspektasi kami (Komisi IV DPR RI -red) dengan situasi hari ini yang tidak menentu, kalau boleh program Kementan dimaksimalkan ke arah padat karya, supaya bisa memaksimalkan pergerakan ekonomi juga,” terang  Riezky saat rapat kerja dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo beserta jajaran membahas refocusing dan realokasi belanja Kementerian Pertanian TA 2021, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, (8/2/2021).

Hal ini menjadi perhatian karena Kementan dianggap belum paham menentukan skala prioritas program dan anggaran dengan situasi dan kondisi terkini. Ditambah lagi, ia menerima laporan bahwa beberapa lahan pertanian Indonesia seperti di Kabupaten Majalengka dan Serang mengalami banjir dan berpotensi gagal panen. Kementan harus memperhitungan urgensi, output, dan kontribusi  bagi rakyat Indonesia.

“Tahun 2021, Kementan memuat program yang menambah nilai tambah produk dan nilai saing. Mohon jujur, pada pembahasan refocusing lalu, kok sepenglihatan saya belum mencerminkan nilai tambah dan daya saing, padahal anggaran besar, kontribusinya apa?” tanya Riezky pada jajaran Kementan.

Selain itu, ia juga menyoroti sejumlah permasalahan soal pupuk subsidi. Wakil rakyat dapil Sumatera Selatan I itu berpendapat, dengan anggaran Rp 33 triliun ditambah dengan naiknya harga eceran tertinggi (HET), seharusnya pupuk subsidi tidak terjadi kelangkaan.  Namun yang terjadi di lapangan justru sebaliknya, kelangkaan masih terjadi di kalangan petani.

Dirinya menekankan agar Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Dirjen PSP) Kementan beserta PT Pupuk Indonesia Holding Company melakukan survey lapangan guna memastikan informasi yang kementan terima telah sesuai atau tidak dengan realita di lapangan.

Sebelumnya, di dalam rapat kerja, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memaparkan pertanian Indonesia mengalami pertumbuhan positif sebesar 2,7 persen pada kuartal IV tahun 2020. Di sisi lain, pertanian juga menyumbang kontribusi sebesar 13.7 persen pada produk domestik bruto (PDB), ke dua setelah industri pengolahan.

Namun, Komisi IV DPR RI berpendapat pemerintah belum serius menjadikan pertanian sebagai sektor utama penggerak ekonomi Indonesia. Ini diakibatkan karena pemotongan anggaran yang cukup besar di Kementan sebesar Rp 6,326 triliun. Oleh karena itu, Komisi IV meminta Kementan untuk membuat skala prioritas program tahun 2021, dengan catatan berupa tidak meneruskan program yang memiliki tingkat kegagalan tinggi dan dampak yang tidak signifikan. (ts/es)