Anggota Komisi IV DPR RI Salim Fakhry di sela-sela Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono beserta jajaran di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (27/01/2021). Foto: Arief/nvl

Anggota Komisi IV DPR RI Salim Fakhry menegaskan Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP) di bawah Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono, tidak menutupi data realisasi program kerja KKP pada tahun 2020. KKP diketahui memberikan data yang belum lengkap terutama soal realisasi program kerja perikanan dan kelautan.

"Coba perhatikan, anggaran tahun 2020 dengan paparan realisasi lalu dibandingkan dengan laporan yang kami terima masa tidak sesuai. Yang jadi pertanyaan, kemana output real-nya?" ungkap Salim di sela-sela Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono beserta jajaran di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (27/01/2021).

Lebih lanjut, politisi Fraksi Golkar itu mengatakan perlu ada pembenahan kinerja jajaran eselon I KKP. Baginya ini sangat penting karena beberapa kali KKP tidak menepati kesepakatan program kerja yang sudah ditetapkan. Sebagai contoh, program kerja Bioflok yang tidak berjalan sejak tahun 2019, padahal berdasarkan paparan realisasi program kerja KKP sudah terlaksana.

Tidak hanya itu saja, KKP tetap melanjutkan ekspor bening bening lobster (BBL) tanpa menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BBL. Padahal, sesuai kesepakatan dalam rapat bersama Sekretariat Jenderal KKP pada 22 September 2020 lalu, seharusnya menerbitkan PP selambatnya 60 hari. Dalam Peraturan Menteri (Permen) Nomor 12 Tahun 2020 pun telah jelas diatur bahwa ekspor bisa dilakukan jika sudah ada hasil budidaya dari calon importir.

Ke depan, di tengah pandemi Covid-19, Salim berharap KKP lebih realistis dalam membuat program kerja tahun 2021. "Semua yang terjadi di tahun 2020, harus dijadikan pelajaran. Sekarang menteri KKP baru harus siap menahkodai. Jangan sampai masalah itu terulang lagi. Perlu ada peninjauan ulang supaya program lebih terukur," tegas legislator daerah pemilihan Aceh I itu.

Sebelumnya, Menteri KP Wahyu Trenggono menjelaskan tiga terobosan program KKP tahun 2021-2024, di antaranya me-review perikanan tangkap untuk peningkatan PNBP dari Rp600 miliar menjadi Rp12 triliun, menggerakkan perikanan budi daya, melibatkan Badan Riset Kelautan dan Perikanan untuk  menjaga sumber daya laut dan perikanan darat, dan membangun budi daya kampung perikanan budi daya tawar, payau, dan laut. (ts/sf)