Anggota DPR Usul Danau Lut Tawar Aceh Dijadikan KSPN

27-01-2021 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Ruslan M. Daud. Foto: erman/nvl

 

 

Anggota Komisi V DPR RI Ruslan M. Daud meminta kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya dan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR untuk menjadikan Danau Lut Tawar yang terletak di pusat Kota Takengon, Aceh Tengah sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

 

Hal itu disampaikan Ruslan dalam rapat dengar pendapat Komisi V DPR RI dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya dan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (26/1/2021).

 

“Lut Tawar yang letaknya di pusat Kota Takengon memiliki panorama alam yang begitu menakjubkan, ditambah iklim yang sangat bersahabat. Lokasi ini sangat strategis, tidak jauh beda dengan lokasi lain yang telah ditetapkan sebagai KSPN super prioritas. Menjadikan Lut Tawar sebagai KSPN merupakan wujud pemerataan pembangunan yang berkeadilan,” tegas Ruslan.

 

Di samping itu, Ruslan juga berkomentar terkait program pemenuhan sarana dan prasarana sanitasi yang mencakup penyediaan tempat cuci tangan, tempat wudhu, serta fasilitas mandi cuci kakus (MCK) di lingkungan lembaga pendidikan keagamaan atau pesantren. Ia menyarankan agar program tersebut pengerjaannya dilaksanakan secara swakelola atau padat karya dengan melibatkan pihak pesantren daripada ditenderkan (pihak ketiga).

 

“Jika program ini dilaksanakan secara swakelola, maka dipastikan dapat menampung tenaga kerja dari kalangan dayah (pesantren). Hal ini sesuai dengan semangat Presiden Joko Widodo terkait dengan penampungan tenaga kerja sebanyak mungkin yang terimbas dari pandemi Covid-19,” ungkap Ruslan.

 

Jika dikerjakan pihak ketiga, politisi Fraksi PKB ini mengkhawatirkan kualitas atas sarana dan prasarana sanitasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan sistem swakelola. “Kita khawatir produk akhir dari MCK tersebut tidak maksimal. Oleh karena itu, sebaiknya digunakan saja skema swakelola dengan menghadirkan pendamping seperti di program-program lainnya,” tandasnya.

 

Diketahui, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya sejak 2020 lalu telah membantu lingkungan pesantren atau pendidikan keagamaan berupa rehab atau bantuan pemenuhan sarana dan prasarana sanitasi yang mencakup penyediaan tempat cuci tangan, tempat wudhu, serta fasilitas mandi cuci kakus (MCK). Pemenuhan fasilitas ini akan dilakukan sepanjang 2020 hingga 2024, dengan besar anggaran masing-masing lokasi sebesar Rp 200 juta. (es)

BERITA TERKAIT
Pidato Presiden Sarat Optimisme, Tinggal Menguji Kenyataan di Lapangan
21-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah capaian pemerintah dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI...
Jangan Usik Dana Desa sebagai Jaminan Koperasi Merah Putih
20-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan agar pemerintah tidak menjadikan dana desa sebagai beban dalam pembiayaan...
​Lasarus Pertanyakan Roadmap Koperasi Merah Putih, Ingatkan Peran Desa sebagai Subjek
19-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta- Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan perlunya pemerintah menyusun peta jalan (roadmap) yang jelas dalam pelaksanaan program...
Biaya Transportasi Tinggi, Komisi V Dorong Desain Ulang Integrasi Moda Transportasi
06-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras berpandangan tingginya biaya transportasi yang dialami masyarakat...