Anggota Komisi V DPR RI Bakri saat Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beserta jajaran kementerian PUPR di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (21/1/2021). Foto : Runi/Man

Percepatan pembangunan infrastruktur menjadi menjadi kunci bagi pembangunan dan perekonomian negara. Selain itu, infrastruktur yang baik akan mampu mengurangi dampak bencana alam nantinya. Oleh karena itu, Anggota Komisi V DPR RI Bakri turut menyoroti kerja dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selama ini, khususnya untuk mempercepat sejumlah proyek pembangunan infrastruktur. 

Ia mencontohkan proyek pembangunan di Kabupaten Sarolangun, Jambi, diharapkan dapat menjadi perhatian Balai Bina Marga PUPR. “Seingat saya ketika berkunjung belum ada pekerjaan fisik, karena katanya ada masalah dengan PLN dan pembebasan lahan. Setahu saya seluruh kegiatan dari APBN sudah clear masalah seperti itu," sebut Bakri saat Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beserta jajaran kementerian PUPR di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (21/1/2021). 

Di sisi lain, Anggota Dewan dapil Jambi ini turut mengapresiasi kerja-kerja PUPR di beberapa daerah, salah satunya di Kabupaten Merangin, Jambi. Adapun terkait kebencanaan, Bakri juga menyoroti kasus banjir di Kota Jambi yang terjadi belum lama ini, dimana banyak infrastruktur utama, seperti jalan raya yang rusak parah. 

Curah hujan yang tinggi di awal tahun membuat banyak kawasan di ibu kota Jambi itu terendam. Bahkan jalan yang putus sempat membuat heboh di pemberitaan media massa, lantaran terdapat warga yang kesusahan mengakses rumah sakit. Waktu tempuh yang seharusnya hanya memakan waktu 2 jam ke rumah sakit menjadi berkali lipat dari biasanya. 

Untuk itu, Bakri meminta perhatian dan pendalaman dari Kementerian PUPR, bagaimana upaya memperbaiki akses jalan tersebut. Beberapa proyek jalan di Jambi ia menilai ada yang sudah optimal namun juga ada yang belum terlihat dikerjakan dengan baik, seperti di Kecamatan Muara Sabak juga dinilai belum optimal pengerjaannya. (ah/sf)