Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Marwan Cik Asan di Sumedang, Jawa Barat, Senin (18/1/2021). Foto: Erman/nvl

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mengatakan, tidak semua rakyat Indonesia beruntung, punya penghidupan dan income yang baik, tetapi ada juga rakyat yang kurang beruntung. Bagi yang kurang beruntung, negara hadir membantu salah satunya dengan program subsidi diantaranya subsidi energi.

Sebagaimana diketahui, anggaran subsidi energi setiap tahunnya sangat besar. Sudah seharusnya subsidi tersebut menjadi alat negara yang efektif untuk mengurangi ketimpangan sosial. Untuk itu, ujar Marwan, BAKN DPR RI berupaya mencari formula yang tepat agar subsidi energi ke depannya lebih tepat sasaran.

“Kita (BAKN) mencari informasi sebanyak mungkin terutama dari para stakeholder terkait subsidi energi termasuk dari Pemda Sumedang ini, supaya nanti kita bisa mengambil dan memberikan rekomendasi yang tepat, apakah formula subsidi akan tetap seperti ini kedepannya,” ucap Marwan di Sumedang, Jawa Barat, Senin (18/1/2021).

Formula subsidi yang dimaksud Marwan adalah apakah ke depannya negara tetap memmberikan subsidi terhadap barang atau memberikan subsidi langsung kepada orang. “Jadi kepada masyarakat yang kurang mampu, diberikan cash atau transfer sehingga dia punya kemampuan yang sama terhadap orang lain dalam membeli barang yang sama dengan harga pasar yang sama pula. Itu adalah salah satu yang sedang kita telaah,” paparnya.

Politisi Partai Demokrat itu mengungkapkan, adanya gap antara harga subsidi dengan harga pasar seringkali menyebabkan penyimpangan. Ia mengapresiasi usulan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir yang mengatakan sebaiknya subsidi energi kedepannya mengacu kepada Kartu Tani yang dikeluarkan Kementerian Pertanian, dimana pemilik kartu berhak mendapatkan bantuan subsidi.

“Itu adalah alternatif supaya masyarakat terbantu dengan memiliki tambahan dana untuk membeli barang dengan harga yang sama. Apakah itu pupuk, apakah itu energi atau bahan bakar yang sesuai dengan harga dan mekanisme pasar. Nah dengan seperti itu, kemungkinan penyimpangan akan berkurang juga,” pungkas Marwan. (es)