Komisi V Imbau Pemerintah Lakukan Operasi Tanggap Darurat Gempa Sulbar

16-01-2021 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti. Foto : Erman/Man

 

Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengimbau pemerintah daerah wajib melakukan operasi tanggap darurat dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait penanganan bencana gempa M 6,2 yang terjadi di Majene sejak Jumat (15/1/2021) hingga berdampak kerusakannya sampai di Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. 

 

"Operasi tanggap darurat dan koordinasi harus dilakukan secara menyeluruh baik dari sisi penyelamatan para korban, penanganan bagi para kelompok rentan, hingga pendirian rumah sakit (RS) darurat, tempat pengungsian dan dapur umum,” ujar Novita dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Sabtu (16/1/2021). 

 

Politisi Partai Gerindra itu meminta pihak berwenang baik daerah maupun pusat untuk melakukan mitigasi bencana. Terutama daerah-daerah yang rawan atau berisiko tinggi. Secara khusus, Novita mengingatkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk lebih memaksimalkan informasi prakiraan cuaca.

 

“Mitigasi bencana itu perlu dilakukan agar dampak bencana dapat diminimalisasi demi melindungi masyarakat dan meminimalisasi kerugian dan kerusakan jika suatu hari bencana terjadi,” tegas Novita. 

 

Pimpinan BURT DPR RI tersebut juga menekankan pentingnya aspek protokol kesehatan dalam penanganan bencana tetap dilakukan secara ketat. "Seperti di tempat pengungsian, dapur umum harus betul-betul diantisipasi munculnya penyakit,” tandas legislator dapil Jawa Tengah VIII itu. 

 

Menutup pernyataannya, Novita menyampaikan duka atas gempa yang melanda Sulbar. "Saya turut berduka cita atas bencana yang terjadi di Sulbar. Semoga korban meninggal dunia diterima amal baiknya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan Allah SWT,” pungkas Novita. (pun/sf)

BERITA TERKAIT
Pidato Presiden Sarat Optimisme, Tinggal Menguji Kenyataan di Lapangan
21-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah capaian pemerintah dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI...
Jangan Usik Dana Desa sebagai Jaminan Koperasi Merah Putih
20-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan agar pemerintah tidak menjadikan dana desa sebagai beban dalam pembiayaan...
​Lasarus Pertanyakan Roadmap Koperasi Merah Putih, Ingatkan Peran Desa sebagai Subjek
19-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta- Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan perlunya pemerintah menyusun peta jalan (roadmap) yang jelas dalam pelaksanaan program...
Biaya Transportasi Tinggi, Komisi V Dorong Desain Ulang Integrasi Moda Transportasi
06-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras berpandangan tingginya biaya transportasi yang dialami masyarakat...