DPR Dorong Jajaran Kementerian Sukseskan PPKM

11-01-2021 / KOMISI VI
Komisi VI DPR RI Sondang Tiar Debora Tampubolon. Foto : Azka/nvl

 

 

Komisi VI DPR RI Sondang Tiar Debora Tampubolon menegaskan DPR RI akan terus mendorong Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM) dan jajaran kementerian lainnya untuk menyukseskan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal tersebut disampaikan dengan harapan masyarakat tidak menjadikan PPKM sebagai polemik yang akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

 

Sondang menambahkan, program bantuan presiden bagi UMKM sebesar Rp2,4 juta masih terus berlaku hingga 2021. Kemudian, bantuan sosial yang menjadi jaring pengaman masyarakat juga menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan daya beli. Adapun bansos kini dilakukan secara tunai. Dirinya berharap bansos secara tunai ini bisa tepat sasaran, sehingga nanti bisa menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar.

 

“Itu salah satu upaya kami dan kami sangat mendukung sekali dari DPR untuk jaring pengaman sosial ini dilakukan secara tunai,” kata Sondang sesaat sebelum mengikuti Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (11/1/2021).

 

Namun terkait bantuan sosial, Sondang menilai pemerintah belum memiliki sumber data yang komprehensif. “Ini kita masih melihat tidak ada satu data yang secara komprehensif dan bisa dijadikan rujukan semua kementerian. Masing-masing kementerian masih memiliki masing-masing datanya,” analisa politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

 

Sondang akan mendorong agar pemerintah mempercepat penyelesaian dari data tersebut, melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Menurutnya, ini sangat diperlukan, karena bisa menjadi satu big data dari Indonesia dalam penggunaan Artificial Intelegent, karena di Era Industri 4.0 tidak bisa lagi dengan cara manual. (hal/sf)

BERITA TERKAIT
KAI Harus Hentikan Praktik Outsourcing dan Benahi Sistem Digitalisasi Tiket yang Rentan Disalahgunakan
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mendorong PT Kereta Api Indonesia (Persero) membenahi secara serius manajemen...
Komposisi Direksi Baru KAI Bukan Seremonial, Harus Percepat Adaptasi dan Kebijakan Strategis
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, mengingatkan jajaran direksi baru PT Kereta Api Indonesia...
Legislator Dukung Wacana Penghapusan Tantiem dan Perampingan Komisaris BUMN
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti pembenahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapat perhatian serius dari berbagai...
Jangan Kejar Profit Saja, KAI Harus Jadikan Tanggung Jawab Publik Sebagai Prioritas
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menegaskan bahwa PT Kereta Api Indonesia (Persero) tidak...