Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (11/1/2021) Foto: Andri/nvl

Sejalan dengan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali pada 11-25 Januari 2021, DPR RI mengimbau Kementerian Sosial untuk memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar penyerapan bantuan sosial sampai di tangan masyarakat yang membutuhkan. Khususnya bansos kali ini tidak lagi berwujud sembako, melainkan uang tunai yang dikirimkan langsung ke rekening masyarakat.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengapresiasi langkah pemerintah tersebut. Ia berharap bansos yang disalurkan pemerintah dapat sampai pada penerima yang tepat. “Tentu kita harapkan bantuan tunai dalam bentuk transfer ke rekening penerima bantuan itu akan langsung diterima masyarakat tanpa pemotongan sedikitpun,” harap Ace di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (11/1/2021).

Ace menilai bansos masih rawan untuk dapat sampai pada pihak yang tepat. Menurutnya, hal tersebut menjadi tantangan besar bagi Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk memastikan agar pemutakhiran data bisa dilakukan dengan seakurat mungkin, sehingga bantuan sosial ini tidak ambyar. Ace juga mengimbau Mensos Risma untuk memastikan agar bantuan-bantuan tersebut itu diterima masyarakat dengan tepat sasaran dan akurat.

“Namun yang harus dipastikan kan sebetulnya adalah apakah benerima bantuan tersebut tepat sasaran apa tidak, karena kami juga masih menemukan, misalnya dalam DTKS tahun yang lalu ada orang yang meninggal, tapi masih terdata sebagai penerima bantuan,” kata politisi Fraksi Golkar itu seolah bertanya.

Politisi dapil Jawa Barat II tersebut menuturkan, Komisi VIII DPR RI berencana untuk mengundang Mensos Risma untuk membahas bersama terkait implementasi dan rekomendasi dari data yang telah divalidasi untuk bisa dilaksanakan secara konsisten oleh kementerian sosial, terutama tentang DTKS. (hal/sf)