Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade. Foto : Azka/Man

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meminta impor kereta bekas dari Jepang disetop. Politisi Partai Gerindra ini meminta produk dalam negeri, dalam hal ini adalah kereta buatan BUMN PT INKA untuk dapat diutamakan. Ia sendiri pun melihat PT INKA telah berkembang menjadi perusahaan yang bisa memproduksi perkeretaapian kelas dunia.

“Saya selaku anggota Komisi VI melihat PT INKA sudah berkembang menjadi perusahaan yang memproduksi, perkeretaapian kelas dunia. Karena selain memenuhi konsumsi dalam negeri, INKA juga sudah berhasil menjual produknya ke Filipina, Bangladesh, Kongo," imbuh Andre dalam keterangannya, Kamis (7/1/2021).

Andre menjelaskan dalam pengadaan di tiga negara itu, INKA berhasil mengalahkan berbagai pabrikan kereta api dari berbagai negara. Hal ini tentu membuktikan kehebatan produsen dalam negeri dalam melakukan persaingan dagang. Bahkan menurutnya dalam hal teknologi produksi, INKA juga membuktikan bahwa produknya dapat bersaing dengan negara lainnya.

"Bahkan China pun bisa dikalahkan. Ini menunjukkan bahwa INKA ini harganya sangat kompetitif. Dan secara teknologi kereta api produksi INKA saat ini yang bekerja sama dengan Swiss, sudah punya teknologi yang canggih. Sehingga tak ada alasan bagi PT KAI untuk utamakan impor kereta api bekasi dari Jepang," tutur Andre.

Andre pun mendorong Kementerian BUMN dapat meminta KAI untuk melarang impor kereta api bekas. Kedua, mendorong Kementerian Perindustrian untuk konsisten melaksanakan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2014 mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), sehingga laju impor kereta api bekas bisa dihentikan.

"Bagaimanapun juga KAI harus menopang industri dalam negeri. Jangan sampai INKA sudah disuruh bangun pabrik baru yang berteknologi tinggi, sesuai arahan Presiden Jokowi di Banyuwangi menjadi sia-sia. Yang di Jepang, kereta itu sebetulnya mau dibuang," kata Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI ini.

Di sisi lain, politisi dapil Sumatera Barat I ini juga mendapat kabar bahwa INKA menawarkan sejumlah skema kepada KAI untuk bersinergi, sehingga bisa tercipta efisiensi. "INKA juga sudah menawarkan kepada KAI untuk tidak perlu melakukan pembelian, bisa melakukan rental misalnya. Di sisi KAI ini akan terjadi efisiensi. Hal ini bisa dibicarakan di internal Kementerian BUMN bersama KAI dan INKA," tandas Andre. (er/sf)