Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher. Foto : Jaka/mr

Indonesia  urutan ke-4 dunia dan juara kedua Asia Tenggara dalam hal  balita stunting. Angka prevalensi stunting di Indonesia pun masih jauh dari target yang ditetapkan World Health Organization (WHO). Untuk itu, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah untuk hadir mengatasi permasalahan ini dan melakukan evaluasi pembangunan keluarga sebagai hulu persoalan stunting.

“Butuh kerja keras dan serius untuk menurunkannya. Pemerintah harus mengevaluasi pembangunan keluarga karena hulu persoalan ada di sana. Bagaimana kita bisa mencetak SDM unggul jika stunting masih menghantui calon generasi bangsa," ujarnya dalam siaran pers kepada Parlementaria, baru-baru ini.

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan Tahun 2019 sebanyak 6,3 juta balita dari populasi 23 juta atau 27,7 persen balita di Indonesia menderita stunting. Jumlah yang masih jauh dari nilai standar WHO yang seharusnya di bawah 20 persen. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta pemerintah memberikan otoritas yang lebih besar pada BKKBN untuk menjadi leading sector pengentasan stunting.

"BKKBN harus diberi wewenang yang  lebih luas dalam membangun keluarga Indonesia yang berketahanan, yang  mampu mengatasi dan mencegah stunting sejak dini. Negara harus memberikan jaminan dan perlindungan agar keluarga Indonesia mampu tumbuh kembang secara optimal, termasuk dalam hal akses terhadap asupan tinggi gizi dan pelayanan kesehatan, sehingga memiliki ketahanan dalam menghadapi kerentanan. Ketahanan keluarga menjadi faktor utama terwujudnya ketahanan nasional," jelasnya.

Netty juga mengajak masyarakat untuk mencegah stunting serta turut serta menjadi pelopor gerakan pembangunan keluarga agar terbangun generasi dan keluarga yang berkualitas. "Saya mengajak tokoh masyarakat dan tokoh agama agar membantu pemerintah menyosialisasikan perencanaan dalam keluarga. Hindari pantangan ‘empat terlalu’ untuk mencegah risiko kehamilan yaitu, terlalu tua, terlalu muda, terlalu rapat  atau terlalu sering," ujar legislator dapil Jawa Barat VIII itu.

Sementara itu, Deputi KB dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Eni Gustari mengingatkan tentang pentingnya  masa emas 1000 hari pertama kehidupan. “Kita harus memastikan bahwa dalam 1000 hari pertama kelahiran, bayi mendapatkan asupan gizi, perawatan dan  kasih sayang yang memadai sehingga tumbuh kembang dengan baik dan terhindar dari stunting,” ungkapnya. (rnm/sf)