Taiwan Tangguhkan Penempatan PMI, DPR: Pemerintah Harus Selesaikan

21-12-2020 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher. Foto : Jaka/mr

 

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menegaskan, penangguhan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh Taiwan karena tingginya kasus Covid-19 di kalangan PMI perlu segera diselesaikan oleh Pemerintah. Hal ini agar tidak menambah angka pengangguran.

 

“Masalah ini  harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Penangguhan PMI berpotensi menambah jumlah pengangguran dan meningkatkan angka kemiskinan. Apalagi tidak jarang para PMI menjadi tulang punggung keluarga di kampung halamannya," terang Netty dalam rilis yang diterima Parlementaria, Senin (21/12/2020).

 

Sebagaimana diberitakan, TETO (Taipei Economic and Trade Office),  kantor perwakilan ekonomi dan perdagangan Taiwan di Indonesia, menangguhkan kedatangan PMI ke negaranya setelah ditemukan adanya 60 orang yang positif  Covid-19 berdasarkan hasil tes PCR di sana. Padahal, menurut info pejabat BP2MI, tes PCR-nya di Indonesia negatif.

 

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, hal ini perlu dicek silang dengan teliti, apakah 60 orang tersebut terpapar di Indonesia atau justru di sana, saat dalam masa karantina. "Cek silang ini penting agar tidak muncul opini buruk tentang  Indonesia di mata internasional. Jangan sampai kita dianggap mengirimkan PMI positif Covid-19," katanya.

 

Dalam pandangan Netty, pemerintah juga harus segera melakukan investigasi  terhadap perusahaan yang memberangkatkan PMI (P3MI) agar bekerja secara profesional. "Harus ada pengawasan standar agar P3MI bekerja jujur dan profesional. Pastikan tidak ada oknum yang sengaja memalsukan data tes PMI yang dikirim ke Taiwan. Kenapa bisa di sini hasil tes negatif, tetapi saat dites di sana hasilnya positif. Ini perlu diselidiki karena  menyangkut martabat Indonesia di mata dunia," pesan Netty.

 

Sementara itu, pihak TETO menyampaikan di Jakarta (19/12/2020) bahwa penangguhan penempatan PMI di Taiwan lebih pada alasan kesehatan  akibat pandemi Covid-19, bukan karena motif yang berkaitan dengan masalah politik. (rnm/sf)

BERITA TERKAIT
Netty Aher: Akses Kesehatan Dasar Harus Jangkau Seluruh Lapisan
21-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher, turut menyampaikan duka cita mendalam atas...
Program MBG Jangkau 20 Juta Penerima, Pemerintah Harus Serius Jawab Berbagai Keluhan
18-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2025...
Nurhadi Ungkap Banyak Dapur Fiktif di Program MBG, BGN Diminta 'Bersih-Bersih’
14-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menemukan adanya 'dapur fiktif' dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG),...
Kunjungi RSUP, Komisi IX Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan apresiasi atas pengelolaan RSUP dr. Ben Mboi Kupang...