Pemerintah Perlu Petakan Potensi Usaha Mikro Berbasis Laut

05-12-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Luluk Nur Hamidah (dua dari kiri) saat mengikuti tim kunspek Komisi IV DPR meninjau UMKM New Citra di Kota Semarang, Jateng, Jumat (4/12/2020). Foto : Jaka/Man

 

Anggota Komisi IV DPR RI Luluk Nur Hamidah mengatakan, banyak yang bisa dikembangkan dari potensi laut Indonesia. Ia mendorong agar pemerintah melakukan pemetaan terhadap potensi usaha mikro berbasis pengolahan laut di sejumlah daerah. Seperti halnya UMKM Bandeng Duri Lunak New Citra di Semarang yang sudah terbukti bisa menghidupkan ekonomi di tengah masyarakat.

 

"Penting untuk menjadi pelajaran bersama, sesungguhnya potensi laut kita luar biasa untuk dikembangkan. Maka perlu diatur, apa yang diproduksi dari laut, lalu siapa yang mengolah produksi olahan, jadi dari mulai hulu sampai hilir. Di Semarang ini, ada UMKM New Citra mengajarkan kita untuk menghidupkan perekonomian dengan berbasiskan pengolahan hasil laut," jelas Luluk saat mengikuti tim kunspek Komisi IV DPR meninjau UMKM New Citra di Kota Semarang, Jateng, Jumat (4/12/2020).

 

Menurut politikus dapil Jawa Tengah IV ini, di daerah-daerah lain juga perlu dipetakan potensi yang perlu dikembangkan berbasis kelautan. Pemerintah dalam hal ini cukup mendampingi dan memfasilitasi serta mendukung para pelaku UMKM, seperti menyiapkan sarana dan prasarana, kemudian pelatihan dan akses terhadap pasar.

 

"Seperti tadi, saya mengapresiasi dari Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menyosialisasikan kepada para UMKM, bahwa KKP sudah punya pasar laut digital. Ini saya kira penting sekali, bisa jadi ajang promosi bagi usaha-usaha UMKM mereka," imbuhnya.

 

Ia menambahkan, akses pasar laut digital bagi para UMKM ini sangat penting, dimana kondisi pandemi Covid-19 ini memang menyulitkan mereka untuk menembus pasar. “Menurut saya ini juga menjadi kerja-kerja dari dinas di daerah-daerah agar proaktif menjemput bola dan bisa menghadirkan peran nyata pemerintah kepada masyarakat melalui pendekatan-pendekatan yang menarik seperti ini," terangnya.

 

Politisi Fraksi PKB ini menyatakan, pada prinsipnya, Komisi IV DPR RI selalu memberikan dukungan anggaran untuk KKP, agar bisa dimaksimalkan dan dioptimalkan untuk program-program yang bisa menyentuh langsung kepada masyarakat seperti pada program bantuan permodalan dan peralatan bagi kelompok UMKM binaan.

 

“Jadi ada dukungan kepada kelompok-kelompok kecil agar bagaimana mereka bisa tumbuh kuat. Seperti UMKM New Citra ini bisa diangkat menjadi usaha unggulan kita, bahkan mungkin oleh pemerintah bisa membantu pemasaran yang lebih luas. Meskipun sebenarnya wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk kebutuhan pasar olahan ikan belum terpenuhi," tutupnya. (jk/es)

BERITA TERKAIT
RAPBN 2026 Alokasikan 164 Triliun untuk Ketahanan Pangan, Komisi IV Akan Kawal Ketat
21-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto menegaskan, pihaknya akan mengawal ketat alokasi anggaran ketahanan pangan...
Daniel Johan Usul Pemerintah revisi PP yang Beratkan Ekosistem IHT
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengusulkan pemerintah segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024, khususnya...
Johan Rosihan Harap RAPBN 2026 Cerminkan Komitmen Pemerintah Soal Kedaulatan Pangan
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta komitmen Pemerintah terhadap kedaulatan pangan agar benar-benar tercermin dalam...
Stok Beras Melimpah tapi Harga Tetap Mahal, Daniel Johan: Sangat Ironi!
15-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Belum lama ini Ombudsman RI yang mengungkap temuan adanya tumpukan beras impor tahun 2024 lalu yang sebagian...