Pemerintah Harus Yakinkan Pilkada Aman

01-12-2020 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Nasir Djamil pada pertemuan Tim Kunspek Komisi II DPR RI dengan Pjs. Wali Kota Batam, di Batam, Kepulauan Riau, Senin (30/11/2020). Foto : Husen/mr

 

Pemerintah diserukan agar meyakinkan masyarakat pemilih bahwa pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak kali ini aman di tengah wabah Corona (Covid-19). Bila Covid-19 tak tertangani dengan baik, masyarakat pun enggan mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memilih calon pemimpin daerahnya.

 

“Kepercayaan terhadap pemerintah juga memengaruhi pemilih. Kalau masyarakat percaya bahwa pemerintah bisa menangani pandemi ini, mereka tidak ragu datang ke TPS. Tapi semakin mereka ragu dengan penanganan pandemi ini, mereka pun ragu melangkah ke TPS," kata Anggota Komisi II DPR RI Nasir Djamil pada pertemuan Tim Kunspek Komisi II DPR RI dengan Pjs. Wali Kota Batam, di Batam, Kepulauan Riau, Senin (30/11/2020).

 

Politisi PKS ini berpandangan, masyarakat hanya ingin pemerintah mampu menangani pandemi Corona dengan baik. Semakin baik penanganannya, semakin percaya pula pada perhelatan Pilkada serentak tahun ini. Ada target yang dicanangkan KPU terhadap partisipasi masyarakat pada Pilkada kali ini, yaitu 77,5 persen. Tentu untuk menggapai target itu protokol kesehatan di masa pandemi harus diperketat.

 

Sementara mengomentari persiapan Pilkada di Kepri sendiri, Nasir menilai, tampak terkendali. Namun, partisipasinya tidak terlalu baik. "Waktu masih ada, kita harus pastikan Pilkada di masa pandemi ini bisa meyakinkan pemilih bahwa mereka aman dan sehat. Saya mendukung Pilkada sehat di Kepri ini. Sehat itu singkatan dari selalu hati-hati," imbuh legislator dapil Aceh II itu. (mh/sf)

BERITA TERKAIT
Khozin Soroti Lonjakan PBB-P2, Dorong Pemerintah Pusat Respons Keresahan Masyarakat
19-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti fenomena kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan...
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...