Wakil Ketua Komisi III Desmond Junaidi Mahesa saat pertemuan tim kunspek Komisi III DPR RI dengan jajaran Kepolisian Daerah Jabar, Kejaksaan dan Kanwil Kemenkumham Jabar dalam rangka memantau kesiapan pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 di Mapolda Jawa Barat, Kamis (26/11/2020). Foto : Oji/Man

Tim Kunspek Komisi III DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III Desmond Junaidi Mahesa ingin memastikan apakah sudah dilakukan pemetaan titik rawan dalam Pilkada serentak 2020 nanti. Desmond menginginkan agar aparat yang berwajib dapat mengendalikan kerumunan massa baik saat pencoblosan maupun saat penghitungan suara.

Hal tersebut diungkapkan Desmond saat pertemuan tim kunspek Komisi III DPR RI dengan jajaran Kepolisian Daerah Jabar, Kejaksaan dan Kanwil Kemenkumham Jabar dalam rangka memantau kesiapan pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 di Mapolda Jawa Barat, Kamis (26/11/2020).

“Ketika ada ketidakpuasan pasangan calon, bisa memunculkan konflik-konflik di daerah yang memunculkan kerumunan massa. Hal tersebut tentu harus diantisipasi dengan baik melalui penerapan protokol kesehatan dan sistem pengamanan yang tepat,” imbau Desmond.

Di samping itu, Desmond juga meminta penjelasan dari mitra kerja di Jawa Barat terkait pagu dan realisasi anggaran pada tahun 2020 pasca realokasi, dan kebutuhan dukungan anggaran untuk optimalisasi tugas dan fungsi Kepolisian, Kejaksaan dan Kemenkumham di Jawa Barat. Termasuk realisasi anggaran tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 serta tindakan dalam rangka menegakkan protokol kesehatan berdasarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2020.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Kapolda Jawa Barat Irjen. Pol. Ahmad Dofiri menjelaskan bahwa serapan anggaran 2020 Polda Jabar saat ini sudah mencapai 93,4 persen dengan refocussing anggaran mencapai sekitar Rp 200 miliar untuk penanganan covid-19.

"Kami juga memberikan bantuan sosial sebesar Rp 2,6 miliar untuk masyarakat Jawa Barat korban terdampak pandemi Covid-19 dalam bentuk pembagian beras, dapur umum, pembagian alat kesehatan masker, handsanitizer, disinfektan, Alat Pelindung Diri (APD) dan lain-lain," ungkap Ahmad Dofiri.

Kapolda yang baru dilantik ini juga mengemukakan usulan penerbitan Perda di Jawa Barat dalam rangka penanganan Covid-19, hal tersebut dimaksudkan agar jelas hukuman dan aparat penindaknya. "Saya melihat langsung penerapan Perda Covid-19 di beberapa daerah, dan itu cukup efektif untuk mencegah penyebaran dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan," pungkasnya.

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI juga diikuti oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni (F-Nasdem) serta Anggota Komisi III DPR RI Bambang DH, Marinus Gea (F-PDIP), Adde Rosi Khoerunnisa, Sari Yuliati (F-Golkar), Habiburrahman, Bambang Haryadi (F-Gerindra), Yessi Melania, Ary Egahni Ben Bahat (F-Nasdem), Moh. Rano Al Fatih, Cucun Ahmad Syamsurijal (F-PKB), Hinca IP Pandjaitan, Benny Kabur Harman (F-Demokrat), KH Aus Hidayat Nur (F-PKS), Nazaruddin Dek Gam (F-PAN) serta Arsul Sani (F-PPP). (oji/es)