MenPAN-RB Diminta Beri Kejelasan Honorer K2 yang LulusPPPK

19-11-2020 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Syamsurizal. Foto : Runi/Man

 

Anggota Komisi II DPR RI Syamsurizal meminta kejelasan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Tjahjo Kumolo terkait permasalahan tenaga honorer K2 yang sudah lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) namun belum diangkat. Ia menilai masalah tersebut sudah lama terjadi sehingga sudah seharusnya dapat segera terselesaikan.

 

“Pak Menteri saya dapat laporan dari asosiasi honorer K2 Indonesia mereka itu meminta kepada MenpanRB untuk memberikan kejelasan terkait PPPK ini. Mereka itu sudah lulus seleksi, sudah lama, tetapi tidak jelas nasibnya sampai sekarang,” kata Syamsurizal saat Rapat Kerja dengan MenpanRB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/11/2020).

 

Lebih lanjut, ia mengatakan pemerintah harus fokus untuk memperhatikan nasib pegawai honorer yang sudah lama mengabdi terutama guru, dosen dan penyuluh pertanian di daerah-daerah. Dia menekankan agar MenpanRB menindak kepala daerah yang masih menerima tenaga honorer namun permasalahan yang lama belum selesai.

 

“Saya hanya menyampaikan aspirasi mereka saja Pak Menteri, karena pemerintah harus lebih perhatikan nasib pegawai honorer yang sudah lama mengabdi. Mereka itu meminta juga agar MenpanRB menindak kepala daerah yang masih merekrut tenaga honorer,” sebut politisi Fraksi PPP ini.



Seperti yang diketahui, terdapat 51.293 tenaga honorer K2 yang dinyatakan lolos seleksi penerimaan PPPK, namun hingga saat ini pemerintah melalu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) masih belum memberikan kejelasan status terhadap peserta yang sudah lolos tes. (tn/es)

BERITA TERKAIT
Khozin Soroti Lonjakan PBB-P2, Dorong Pemerintah Pusat Respons Keresahan Masyarakat
19-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti fenomena kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan...
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...